WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Pembangunan sejumlah proyek pelabuhan Pelni oleh Kementerian Perhubungan di Natuna sebagai kabupaten perbatasan menuai kritik warga, pasalnya proyek belum juga beroperasi. Proyek pelabuhan bersumber angaran ABPN dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun dimulai sejak tahun 2012.
Demikian keluhan masyarakat pulau terlebih Kecamatan Serasan kepada Anggota DPRD Natuna dan Presiden RI disampaikan wartakepri.co.id
” Lapor pak Presiden Jokowidodo Tolong tangapi keluhan kami warga Natuna, kenapa anak buah bapak yang berada Direktorat Jendral (Ditjen) Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan RI sangat lambat ambil keputusan. Kapan akan dioperasikan pelabuhan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna,” ungkap Herman Warga Kecamatan Serasan menyambungkan pesan kepada WartaKepri.co.id, Senin (23/1/2017).
Lanjut Herman, pelabuhan menyedot dana ratusan miliar tersebar 5 Kecamatan Natuna itu, tentulah mememiliki semangat untuk menyambung konektifitas moda transportasi laut. Namum kenyataan nya semangat itu jauh dari harapan masyarakat Natuna.
Sejak rampungnya pembangunan pelabuhan tersebut pada pertengahan tahun 2016 lalu, hingga sekarang belum ada aktivitas KM Bukit Raya bersandar ke Pelabuhan Serasan. Setiap minggunya hanya terlihat penumpang naik turun menggunakan angkutan pompong kecil menuju dermaga atas kapal tengah laut.
Anggota Dewan Natuna sempat menyambangi kementrian perhubungan Laut Desember 2016 lalu, namun pihak kementrian tidak dapat memberikan penjelasan pasti kapan diresmikan.
” Masyarakat terus bertanya, kapan dapat beroperasi pelabuhan itu, kami binggung harus jawab apa karena proyek tersebut bukan dari angaran Pemerintah daerah melainkan angaran pemerintah pusat,” terang Pang Ali Anggota DPRD Natuna yang tidak tahu jelas ikwal ujung pangkal dari proyek pelabuhan serasan, kepada WartaKepri.co.id (23/1/2017).
Kondisi serupa juga terjadi pada pembangunan pelabuhan Pelni di Kecamatan Subi. Bahkan proyek puluhan miliar sudah ditelisik Kejati Kepri.
Anggota DPRD Natuna Marzuki membenarkan, pembangunan pelabuhan Pelni di Kecamatan Subi juga bermasalah, dan sudah ditinjau Kejati Kepri langsung.
Menurut Marzuki, seharusnya pembangunan pemerintah pusat untuk daerah tidak menjadi pekerjaan setengah-setengah seperti sekarang.
” Bahkan pelabuhan pelni di Pulau subi dan Serasan kami telah mengeceknya, tapi pembangunan pelabuhan itu terlihat dari fisinya nampak kejangalan tampaknya memang bermasalah namun harus di cek dengan berapa ahli kontruksi,” tutup Marzuki.(rikyrinovsky).
bersambung : KLIK Camat Serasan Sebut Sub Kontraktor Pelabuhan Infonya Pengusaha Pontianak