Ini Penjelasan Kepal KSOP Terkait Pihaknya Melarang Nelayan Melaut



WARTAKEPRI.co.id TANJUNGPINANG- Atas kebijakan Pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, dalam membuat kebijakan yang mewajibkan bagi seluruh kru nelayan, mengantongi Surat Keterangan Kecakapan (SKK).

Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Rajuman Sibarani langsung menyikapi masalah tersebut terkait adanya pelarangan belasan nelayan beberapa waktu lalu.

“Kami sama sekali tidak pernah melarang kapal nelayan penangkapan ikan berlayar, selama perlengkapan di lengkapai,tidak ada satu pun bentuk tulisan yang melarang,” tegas Sibarani saat di temui di Kantor KSOP Tanjungpinang, Kamis (9/2/2017).

Honda Capella

Dikatakan Sibarani, justru KSOP langsung menyikapi dengan menyampakan masalah ini ke Dirjen atas persoalan kewajiban Surat Keterangan Kecakapan (SKK) bagi seluruh ABK dalam kapal nelayan itu.

“Dirjen saat ini, masih mengkaji terkait regulasi, apakah kedepannya semua ABK di kapal nelayan itu wajib mengantongi SKK, atau hanya Nahoda dan KKM saja,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pihaknya akan segera mengeluarkan surat kelayakan berlayar bagi nelayan tradisional itu.

“Aturan kapal penangkapan ikan ini lagi di buat, yang di wajibkan memiliki SKK sejauh 60 mil itu hanya Nahoda dan KKM selama belum ada ketentuan,” tutur Sibarani.

Sementara Nurohim salah satu perwakilan nelayan yang ditemui ditempat terpisah mengapresiasi jawaban dari pimpinan KSOP tersebut.

“Setelah bertemu kepala KSOP, dan Alhamdulillah udah mendapatkan penjelasan, dan hasilnya tidak ada persoalan untuk kami melaut,” tutupnya. (Yansyah).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News