Tersangka Pungli Oknum BUMD Tanjungpinang Terkait Pungutan Kios Lapak

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Konferensi pers kepada awak media terkait, Perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Pungutan Liar (Pungli), yang dihadiri oleh Kapolda Kepri, Irwasda dan Ditreskrimsus di Polda Kepri, Nongsa – Batam. Senin, (20/02/2017)

Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Drs. Sam Budigusdian, M.H menjabarkan; pada hari Senin 13 Februari 2017, Tim Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri menerima informasi berupa komplain dan keluhan warga, terkait pungutan biaya penempatan dan biaya sewa tidak sesuai ketetapan atau melebihi tarif yang telah ditetapkan dalam menyewa kios/lapak di Pasar Bintan Center KM. IX – Tj. Pinang.

” Praktik ini telah berlangsung dari tahun 2014, namun para pedagang tidak ada yang berani melapor karena takut akan diusir dari kios/lapak mereka dan tidak punya tempat lagi untuk berjualan,” jelas Kapolda.‎

PKP EXPO

Atas dasar informasi tersebut, Tim melakukan pendalaman serta penyelidikan tepatnya pada hari Jum’at, 17/02/2017 sekitar pukul 10.45 WIB, Tim melihat saudara S (oknum pegawai BUMD) sedang menerima uang dari seseorang, dimana uang tersebut diduga sebagai uang pungli terkait penyewaan kios/lapak dipasar.

Selanjutnya oknum berikut barang bukti diamankan petugas, dan dari pengembangan kasus Tim melakukan penggeledahan di kantor PT. Tanjung Pinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjung Pinang).

Barang yang disita di TKP
– Uang tunai Rp 8000.000
– 1 lembar fotocopy KTP a/n Nanang Sunandar
– 2 unit Handphone
– 2 lembar kwitansi dengan nominal Rp 48.000.000
– 1 lembar tanda terima BUMD kota Tj. Pinang Nomor : 7459 (05/12/2016)

Barang bukti yang disita dari Kantor BUMD
– Perda kota Tj. Pinang tentang pembentukan BUMD
– Fc Akta pendirian BUMD kota Tj Pinang dan perubahannya
– Surat perjanjian sewa menyewa kios Pasar Bintan Center
– SK Direksi BUMD Kota Tj. Pinang
– Uang tunai pecahan kertas Rp 28.709.000 dan Uang tunai pecahan koin Rp 7.9000

Atas perbuatannya tersebut oknum pegawai BUMD Kota Tj. Pinang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Polda Kepri guna proses penyidikan serta masih dilakukan pengembangan perkara.

Pasal yang disangkakan, Pasal 11 Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(andi pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24