Nasib Guru Honda Kepri, Secara Khusus Guru Honda Kota Batam Semakin Memprihatinkan

313

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sepertinya belum mampu menerapkan sistem pengajian guru non – Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau honorer untuk mengikuti standart Upah Minimum Pegawai (UMP).

Sementara, alokasi dana pendidikan yang selama ini menjadi polemik antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepri untuk menambah anggaran pendidikan mendapat respon positif. Anggaran tersebut akhirnya ditambah hingga mencapai Rp858 miliar termasuk DAK sebesar Rp 41 miliar dan dana BOS Rp.360 miliar. Jumlah ini jauh bertambah dari 14,7 persen atau Rp489 miliar di RAPBD 2017.

Jika di bandingkan dengan gaji honorer Jakarta saat ini dengam alokasi dana sebesar Rp373 miliar untuk membayar gaji guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau honorer. Untuk didistribusikan ke 9.578 guru honorer setiap bulannya, jauh lebih baik soal gaji hondanya. Masing-masing guru honorer mendapat gaji sebesar Rp3,35 juta setiap bulannya tahun ini atau naik dari tahun 2016 yang sebesar Rp3,1 juta.

Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan gaji guru honorer Kepri. Sesuai dengan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Arifin Nasir pada wartakepri mengatakan: gaji honorer mulai dari Rp 1 juta hingga Rp.1.9 juta per bulan. Kata Arifin Nasir pada wartakepri, Jumat(23/3/2017) lalu.

Gaji ini jauh dibawah karyawan pabrik atau buruh bangunan. Sementara, para guru honorer ini merupakan pekerjaan yang mulia karena segala kemampuannya dituangkan untuk siswa demi kemajuan bangsa dan negara. Tapi kenapa gaji honorer Kepri di hargai jauh dari hidup layak. Sementara, pemerintah kota dan provinsi mengharapkan mutu pendidikan harus lebih baik.

Keluhan juga datang dari guru honorer yang mengabdi di SMAN/SMKN dilingkungan Pemerintah Kota Batam, dan meminta pada Gubernur Kepri agar menyurati setiap kepala sekolah, supaya para guru honda tidak dilarang mengajar di sekolah lain setelah jam mengajarnya selesai. Hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

“Kami para guru honorer yang mengajar di SMA/SMKN meminta pada Gubernur Kepri, agar tidak ada larangan mengajar disekolah lain untuk mencari biaya tambahan,”pinta salah seorang guru honorer SMKN Batam.

(Nikson Simanjuntak )

DEWAN PERS WARTAKEPRI

FANINDO

FANINDO

PKP HIMALAYA