Bupati Natuna Berharap Para Pejabat Jadi Pengurus Masjid selama Ramadhan

HARRIS BARELANG
WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – ‎Bertempat di kediaman Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal,M.Si di Jl. Khatib Kasim (Air Tawak), Ranai Darat, Ranai, Kamis (25/05/2017) petang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Syukuran menyambut Bulan Suci Ramadhan 1438 Hijriyah/2017 Masehi, dihadiri segenap FKPD, pimpinan OPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat

Dalam kesempatan tersebut Bupati Natuna atas nama keluarga dan Pemerintah Daerah mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa bagi segenap kaum Muslim di Kabupaten Natuna khususnya.

Hamid Rizal mengatakan ‎bahwa ibadah puasa di bulan suci Ramadhan merupakan saat untuk membenahi dan introspeksi diri, serta ajang silaturrahmi.

Untuk pemerintahan, Bupati mengatakan hikmah bulan puasa adalah saatnya melakukan kerja dengan baik, benar dan terarah.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghargai dan memaknai bulan suci Ramadhan yang menjadi ajang pembenahan diri,” tambah Hamid.

Pada bulan Ramadhan ini, kesatuan, keberagamaan terus terjaga dan dihargai untuk diri sendiri dan juga orang lain.

“Pada bulan puasa ini juga, saya berharap para pejabat menjadi pengurus masjid, karena agama, atau wadah Islam ada di masjid dan sebagai pengingat bagi diri sendiri agar selalu melakukan pembenahan,” kata Hamid, lagi.

Bupati menambahkan, semoga seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan penuh hikmat, sehingga dapat menjadi insan yang gemilang.

Lanjut dia,pada tahun 2016 jalannya pembangunan belum begitu tampak signifikan mengingat program yang dijalankan adalah realisasi lanjutan kepemimpinan kepala daerah terdahulu.

Selanjutnya pada tahun 2017 baru memasuki program kerja realisasi visi dan misi kepala daerah yang baru.

Namun kondisi anggaran saat ini sangat berbeda dimana nilai transfer dari pemerintah pusat ke daerah jauh berkurang

Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah telahpun melakukan pendekatan berupa usulan pengembangan wilayah perbatasan dimana hanya 10 persen dari Seluruh anggaran yang dapat dikelola secara bebas.

Sisanya 20 persen peruntukan bidang pendidikan, 20 persen pembenahan bidang kesehatan, 40 persen belanja pegawai dan 10 persen dukungan percepatan pembangunan tingkat desa.(*)
Penulis : Riky Humas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24
PKP PROMO ENTENG