WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung capaian 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
“Terkait dalam mendukung Program Nawacita, kami mendukung sepenuhnya kegiatan infrastruktur khususnya dalam bidang sumber daya air. Untuk kegiatan 1 periode pemerintahan ini kami merencanakan strategis pembangunan yaitu 65 bendungan dengan target di akhir 2019 nanti ada 29 bendungan selesai, membangun irigasi baru 1 juta, serta rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3 juta ha,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Muhammad Arsyadi saat menghadiri acara Lunch Talk di Berita Satu beberapa waktu lalu seperti dikutip dari sda.pu.go.id.
Arsyadi juga mengatakan, bahwa selain itu, ada infrastruktur lain yang juga dilakukan pembangunannya secara prioritas. Ditjen SDA sendiri hingga menjelang akhir tahun ini telah mencapai target yang cukup baik, misalnya saja untuk pembangunan bendungan, telah terlaksana 79 % dengan rincian 9 bendungan telah selesai, sementara 30 bendungan masih dalam tahap pembangunan. Untuk jaringan irigasi baru telah selesai 53 % dengan rincian 555.000 ha.
“Maksimal realisasi 2019 dari rencana renstra kita 65 bendungan, sisanya nanti tetap akan dilanjut, karena pembangunan bendungan tidak bisa selesai dalam 2-3 tahun, tetapi 4-5 tahun. Nanti kita akhir tahun akan launching saat ini 2018 beberapa bendungan lagi, akhir 2019 nanti rencananya 29 bendungan akan siap,” kata Arsyadi.
Pembangunan infrastruktur SDA sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membantu memberikan air kepada masyarakat di pedesaan terutama untuk pertanian, contohnya saja menurut Arsyadi, pembangunan Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur telah dinantikan oleh masyarakat sana selama 20 tahun.
Untuk membantu keberhasilan pembangunan, tentunya sangat perlu dilakukan kerja sama dan sinergi yang baik dengan pemerintah daerah, termasuk menyesuaikan program-program penanganannya.
Diakui oleh Arsyadi, bahwa dalam setiap pembangunan memang terdapat kendala yang tentunya berbeda pada setiap wilayah. Dia mengatakan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dengan pendekatan kearifan lokal.
“Dalam hal ini peran pemerintah daerah tentu sangat proporsional, kami yakin kendala yang dihadapi terutama masalah sosial kalau Pemda aktif bersama kita melakukan kegiatan di lapangan, tentunya ini bisa diatasi,” tutur Sesditjen SDA.
Sementara kendala di bidang teknis diatasi dengan melakukan inovasi pada kegiatan pembangunan bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR.
“Pembangunan infrastruktur SDA ini memang kita berikan untuk masayarakat indonesia, kami berharap bahwa pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur ini bisa menjadi perhatian bagi Pemda, dan masyarakat memiliki perasaan memiliki untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun,” tutup Arsyadi.
Ditempat terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra IV (BWSS 4) Dr Ismail Widadi, kepada wartakepri.co.id beberapa bulan yang lalu saat kunjungan ke Kabupaten Natuna menyampaikan di hadapan jajaran pemerintah Natuna terkait sejumlah kegiatan besar yang sedang dan akan di laksanakan di pulau Natuna.
Sebagai perpanjangan tugas dari Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Air, maka BWSS berupaya menyediakan sumber daya air untuk mendukung percepatan pembangunan.
Dikatakan Ismail, untuk menjawab harapan dari pemerintah daerah, pada tahun 2018 BWSS IV akan membangun beberapa prasarana air di Natuna.
“Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan Bendungan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara. Bendungan Kelarik merupakan bendungan yang memiliki fungsi ganda, yakni berfungsi sebagai sarana irigasi dan sarana air bersih untuk masyarakat,” ujar dia.
BWSS IV diberi tugas untuk menyediakan kebutuhan air baku dan irigasi. Baik di Kelarik maupun Bendungan Tapau.
“Khusus irigasi Kelarik, kita telah menjadwalkan akan diresmikan tahun 2018 mendatang, presiden Jokowi bersama beberapa menteri rencananya akan meresmikan langsung bendungan itu,” jelasnya.
Disamping itu, pihaknya juga mendapat tugas dari Jakarta untuk membangun irigasi Tapau guna memenuhi kebutuhan irigasi sawah. Total anggaran untuk pengembangan irigasi Tapau, kurang lebih Rp 80 milyar pengerjaannya akan dilakukan satu tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BWSS IV, Dr Ismail Widadi juga menyinggung Potensi SDA Natuna. Bukan hanya ada di laut, tapi di darat juga ada potensi pertanian apabila dikembangkan dengan tepat tidak kalah dengan potensi hasil laut Natuna.
Pada prinsipnya, lanjut dia, BWSS IV berharap ada sinergitas dari stackholder terkait di Natuna untuk mendukung pelaksanaan pengembangan irigasi dan bendungan di Natuna.
“Kita berharap keterlibatan para instansi terkait, misalnya PDAM untuk penyaluran air baku kepada masyarakat,” pintanya.
Kemudian Dinas Pertanian untuk pengairan sawah, sinergisitas ini sangat diperlukan agar pembangunan irigasi dan bendungan di Natuna bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, sambung Ismail, embung sebayar yang merupakan sumber air baku untuk masyarakat kota Ranai juga akan dilakukan pengerjaannya pada tahun 2018 mendatang.
“Memang secara penganggaran tidak ada kepastian berapa plotingnya, tetapi kita tetap berupaya untuk melanjutkan pembangunan embung di Sebayar itu,” pungkas Ismail. (rikyrinovsky)