Dugaan Kecurangan Tarif Parkir di Mega Mall, DPRD Lanjutkan ke Rapat Pleno dan Sanksi

Bahas Parkir Mega Mall di DPRD Batam
GALERI 24

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pengelolaan parkir di kawasan pusat perbelanjaan Mega Mall, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) diduga menyalahi aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam aturan tersebut, tarif parkir mobil untuk dua jam pertama sebesar Rp 2.000 sementara untuk jam berikutnya akan dikenai tarif sebesar Rp 1.000. Untuk Motor di dua jam pertama parkir di kawasan ini dikenai tarif sebesar Rp 1.000 dan Rp500 untuk tambahan di jam berikutnya.

Sementara banyak pengaduan yang terjadi tidak sesuai dengan aturan, masyarakat justru terbebani oleh tarif yang relatif lebih mahal.

Angota Komisi II DPRD Kota Batam, Idawati Nursanti mengatakan sudah banyak aduan dari masyarakat.

Ia sempat memperlihatkan bukti laporan bahwa hanya dalam waktu tiga jam tujuh menit, tarif yang dibayarkan sebesar Rp6.000, seharusnya warga cukup membayar sebesar Rp 4.000 rupiah. Kondisi ini diakui Idawati sudah berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan potensi kerugian yang cukup signifikan.

“ Kalau maling biasa itu kelihatan langsung, kalau ini benar terjadi masyarakat tidak tahu, ini maling keren. Selama ini sudah banyak kerugian yang diderita masyarakat,” kata Idawati ketika ditemui di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Batam pada Selasa (8/5/2018).

Sementara itu, Area Manager PT Centra Park, Harefa tidak banyak memberikan penjelasan terkait temuan atau laporan yang diterima DPRD Kota Batam. Ia yang tidak datang dalam dua pertemuan yang diadakan DPRD Kota Batam mengaku belum memiliki data cukup lengkap untuk memberikan laporan.

sehingga tidak mengetahui bagaimana perkembangan kawasan parkir yang dikelolanya. Ia justru memgatakan terakhir melakukan pemeriksaan sekitar enam bulan lalu.

“Akan kami sampaikan laporan terkait data ini (data parkir pemasukan parkir), tapi memang saat ini belum bisa karena belum saya terima,” kata Harefa.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando mengatakan akan melakukan pembahasan lanjutan terkait temuan ini. Jika nantinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan data yang meyakinkan.

DPRD Kota Batam bisa saja memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tindakan tegas. Bahkan bisa sampai pada ranah pidana jika mang hal tersebut memenuhi unsur pidana.

“Akan kita lanjutkan dalam rapat pleno, kita akan lihat seberapa jauh kemungkinan kerugian masyarakat. Setelah itu baru akan kita rekomendasikan, bisa pemutusan kontrak pengelolaan parkir dan bisa juga ke ranah pidana,” kata Edward.(*)

tulisan:iksan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News