DPRD Natuna Tetapkan Enam Ranperda Baru, Ada Larangan Merokok dan Limbah Domestik

DPRD Natuna Tetapkan Enam Ranperda Baru, Ada Larangan Merokok dan Limbah Domestik

WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2018. Ikut menandatangani Nota Raperda atas nama Pemerintah Natuna yang diWakilkan oleh Bupati Natuna Hj Ngesti Yunisuptapti atas nama pemerintah Kabupaten Natuna.

Adapun enam usulan Ranperda yang disetujui diantaranya, Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik. Ranperda tentang kawasan tanpa rokok. Ranperda tentang penanaman modal Daerah. Ranperda tentang pengelolaan barang milik Daerah.

Ranperda tentang Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. dan Ranperda tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2017.

PKP EXPO

Enam Ranperda ini disetujui oleh DPRD Natuna yang disampaikan melalui Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Peraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PNR dan Fraksi Gernas dalam rapat Paripurna.

Dalam pembukaan rapat, Ketua DPRD Natuna Yusripandi memaparkan rapat Paripurna ini telah memenuhi forum dan mekanisme dalam rapat. Sehingga rapat ini dapat dilanjutkan,

” Rapat paripurna DPRD kali ini ialah tentang pendapat ahir dari fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Natuna tahun 2018,” terang Yusripandi di Ranai, Kamis (19/7/ 2018).

Yusripandi juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Daerah beserta jajarannya yang telah bekerja keras. Sehingga tercipta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan oleh Joharis Ibro menyampaikan pendapat ahir mengenai Ranperda tahun 2018. Ada enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2018 diantaranya, Ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik, Ranperda tentang kawasan tanpa rokok, Ranperda tentang penanaman modal Daerah, Ranperda tentang pengelolaan barang milik Daerah, Ranperda tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing dan Ranperda laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD tuhun anggaran 2017.

Dari Fraksi PAN Joharis Ibro mengatakan, ada enam sumbangan pikirin dari fraksi PAN tentang Ranperda. Berbagai pertimbangan dari Ranperda diatas fraksi PAN menilai Ranperda tersebut, sudah sangat layak untuk di jadikan Peraturan Daerah.

Agar Ranperda yang telah disepakat bisa dilaksanakan tanpa menunda-nunda, terhadap laporan pertangungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan benlanja Daerah tahun 2017.

“Kami meminta pelaksanaan APBD ditahun berikutnya harus disesuikan dengan kebutuhan OPD yang ada diwilayah Kabupaten Natuna dan pengunaan keuangan harus akuntabel dan transpran agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalah gunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,”ujar Joharis.

Fraksi PAN berharap kepada pemerintah Daerah selalu memformulasikan alternatif strategi baru dalam mengoptimalisasikan pendatapatan daerah dengan tetap berpedoman peraturan dan perundanga-undangan yang berlaku, terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya fokus dengan pendapatan pajak dan retribusi saja.

” Pemerintah daerah diharapkan bisa mencari sumber pendapatan lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,”Tuturnya.

Masih katakan Joharis, Pemerintah Daerah juga, harus selalu melakukan koordinasi kepada OPD-OPD yang ada dikabupaten Natuna agar tidak terjadi penemuan ketidak sesuaian pengunaan anggaran di setiap OPD.

“ Dengan demikan kami dari fraksi PAN menyampaikan sikap, fraksi PAN dapat menerima dan menyetujui Ranperda kabupaten Natuna tahun 2018,” terang Joharis Ibro dalam laporan pandangan ahir Fraksi PAN.

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna Yusripandi. Dalam rapat Paripurna ini juga turut dihari oleh Wakil Bupati Natuna Dra.Hj.Ngesti Yuni Suprapti,Ma, Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra, Wakil Ketua II DPRD Natuna Daeng Amhar beserta anggota DPRD lainnya. Asisten I Drs. Minwardi, Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto,SIK, Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lurah.(*)

Kiriman: Riki Rinovsky

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24