2019 Pemilu Presiden dan Bagaimana Kondisi Ekonomi Indonesia Setelah Itu

Evy Sofiana



PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.co.di – Kemajuan setiap negara bergantung dari pertumbuhan ekonomi yang dicapainya. Pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi sering menjadi bahan pemberitaan di setiap media. Seperti yang kita ketahui, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia, yaitu bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskina, inflasi, impor yang berlebihan dan juga keraguaan investor yang disebabkan oleh perubahan kebijakan yang terjadi menjelang Pemilu.

Pada tahun 2019 yang akan datang, Indonesia akan segera melaksanakan salah satu hal yang paling dinantikan, yaitu pemilihan presiden yang ke-8. Pelaksanaan Pemilu yang ke 12 ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 (jika tidak terjadi perubahan). Pemilu
2019 nanti diperkirakan akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia secara makro.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa sumber ketidakpastian ekonomi Indonesia yang terbesar berasal dari perkembangan perekonomian global. Perry berharap bahwa Pemilu dan Pilkada tahun depan dapat berjalan dengan lancar agar para
investor dalam negeri maupun luar negeri tidak perlu khawatir sehingga akan mendukung pemulihan ekonomi secara berkesinambungan.

Ada beberapa negara yang kondisi ekonominya tetap stabil meskipun menjelang Pemilu, di antaranya adalah Jerman. Pada tahun 2009, Jerman mengalami kondisi yang sama seperti Indonesia, yaitu krisis ekonomi. Namun ketika tahun 2013 Jerman mampu keluar dari situasi krisis dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengecilkan beban utang negara dan menurunkan angka pengangguran.

Selain itu, pada tahun 1998, Jerman melakukan reformasi besar-besaran dengan merencanakan “Agenda 2010”, dimana pemerintah Jerman saat itu merombak pasal kerja dan sistem jaminan sosial. Inilah yang membuat perekonomian di negara Jerman dapat bertahan sampai sekarang.
Selain Jerman, ada juga negara lain yang mampu mempertahankan kondisi ekonominya agar tetap stabil meskipun menjelang Pemilu, yaitu Malaysia.

Dalam melaksanakan Pemilu, Malaysia menganut sistem baku. Dengan adanya sistem baku ini, tidak perlu ada undang-undang baru, kebijakan-kebijakan tertentu dan tidak ada masalah dengan peserta Pemilu sehingga walaupun Malaysia melaksanakan Pemilu secara mendadak, Pemilu
tersebut dapat berlangsung dengan baik tanpa mempengaruhi kondisi ekonomi negara.

Dari pernyataan di atas, akan lebih baik jika pemerintah tidak membuat kebijakan baru yang dapat merugikan investor kemudian pemerintah juga harus dapat merasionalkan anggaran yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun tersebut dan mengurangi jumlah impor dari negara luar dengan cara memaksimalkan hasil sumber daya negara.

Dengan demikian beban utang negara dapat dikecilkan. Dengan mengecilnya beban utang negara, para investor tidak perlu khawatir lagi untuk menginvestasikan dananya.

Jika pemerintah membuat kebijakan yang dapat merugikan investor tentunya para investor akan ragu untuk berinvestasi di Indonesia lagi sehingga perusahaan yang ada di Indonesia terancam bangkrut.

Jika perusahaan bangkrut tentunya jumlah pengangguran akan bertambah dan juga pendapatan negara yang berasal dari pajak akan berkurang karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa Pemilu menjadi salah satu faktor penentu dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.(*)

Opini Evy Sofiana
Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Universal



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA