Pelantikan Pengurus Asosiasi Klinik Indonesia Asklin Kepri Periode 2018 sampai 2023



WARTAKEPRI.co.id BATAM – Sebuah organisasi fasilitas kesehatan klinik untuk mengaktualisasikan dari peraturan menteri kesehatan tentang klinik dan Undang-undang BPJS, serta keinginan dari pemilik dan penanggung jawab klinik untuk membantu bersama dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

Asklin Pusat melakukan pelantikan pengurus Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Kepri Periode 2018 – 2023, dan Sosialisasi Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menuju wajib Akreditasi Tahun 2021, di Best Western Premier Hotel, Muka kuning – Batam. Sabtu, (02/03/2019)

Berikut susunan pengurus Asklin Kepri Periode 2018-2023 :

Ketua : dr. Djamaris Munte.
Wakil ketua : dr. Konsan.
Sekretaris : dr. Fitri Saragih.
Wakil sekretaris : Rudi Ibrahim SE.
Bendahara : Emmy Regar.

Bidang Organisasi: Ketua : dr. Krismadies MKKK, Anggota: dr. Elvianora Azwar MHKes. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: Ketua : dr. Zaini Achmadi Saragih, Anggota : Dzulkarnaen SPK3. Bidang Kajian Pembiayaan Klinik: Ketua : dr. Desi Nainggolan Sp.Rad, Anggota : dr. Imelda Sembiring.

Bidang Pengendalian Mutu: Ketua: dr. Riris Liani, Anggota: Ruminda Sirait. Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum: Ketua: dr. Orlando, Anggota: Howard Prayogo. Dewan Penasehat : dr. Rusdani MKKK, dr. T. Afrizal Dachlan. dr. Anjari Wahyu Wardhani. dr. Tjahja Sanggara Sp.OG.

Dalam sambutannya seusai melantik, Pengurus Asklin Pusat, Kurnia Putra menyampaikan, Asklin Pusat menginginkan Klinik-klinik di Cabang, Wilayah maupun di Provinsi maju/berkembang terlebih dahulu dari pada Pusat. Karena kalau daerah maju otomatis pusat juga,

“Kita memikirkan bagaimana di daerah bisa sejahtera dan madiri. Dengan dilantiknya pengurusan Asklin di daerah Kepulauan Riau yang baru, dapat bekerjasama dan dapat bersinergi dengan pengurus pusat Asklin kedepannya,” terangnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana mengatakan, akreditasi diwajibkan di tahun 2021 sesuai dengan Permenkes, dan Puskesmas saat ini belum semuanya terakreditasi bahkan sudah diminta untuk reakreditasi, sementara jumlah surveyor masih sangat sedikit.

“Namun demikian kita masih membutuh sekitar 800 surveyor supaya klinik juga dapat dilakukan akreditasi,” terangnya.

Menurutnya, Keberadaan klinik bagi Kepulauan Riau sangat dibutuhkan karena layanan kesehatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah, Rumah Sakit dan Puskesmas.

“Karena akses kedekatan dan jangkauan layanan yang sudah diterima oleh masyarakat merupakan bagian dari pada kesempurnaan pelayanan, untuk itu keberadaan Klinik harus di pertahankan,” tutup Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua terpilih, dr. Djamaris Munte menuturkan, akretidatsi ini kan merupakan regulasi dari Pemerintah, sementara posisi masih dikatakan lemah, masih banyak syarat-syarat akreditasi yang belum punya, dan paling utama itu kendalanya di biaya.

“Untuk biaya ada lebih kurang sekitar Rp 30 Juta satu Klinik, ini sangat berat. Dimana dari kurang lebih 100 Klinik yang ada di Batam, dan yang terdaftar/tergabung Asklin baru sekitar 50 Klinik,” ungkapnya.

Lanjut, Ketua Asklin Kepri Periode 2018 – 2023, berharap ada masa tenggang, sehingga bisa dilakukan secara penuh oleh Klinik – Klinik yang ada di Wilayah Provinsi Kepuluan Riau (Kepri).

“Kedepannya langkah awal yang dilakukan, kita akan mendata Klinik dengan menjemput bola ke daerah – daerah di Kepri, sekaligus menciptakan kerjasama yang harmonis, saling bantu,” pungkasnya.

Pada pelantikan dan sosialisasi ini turut hadir, Ketua IDI Kepri, Kepala Dinas Kesehatan Batam, Perwakilan BPJS Kesehatan, dan dihadiri kurang lebih sekitar 71 tamu undangan/pemilik Klinik.(*)

Kiriman: Andi Pratama

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News