Terima Keluhan Pengusaha, Kadin Batam Gelar Rakor Terkait Perka BP Batam Nomor 10



PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.co.id,BATAM–Kamar Dagang Industri (Kadin) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama himpunan Asosiasi dunia usaha membahas sehubungan dengan peraturan kepala BP Batam nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan peraturan kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam nomor 8 tahun 2019 pada Jumat (21/6/2019) di lantai 2 Kadin Batam Centre.

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengatakan Rapat koordinasi ini kita laksanakan sesuai dengan keluhan yang dirasakan dunia usaha tentang penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

“Perka BP Batam nomor 10 tahun 2019 dinilai sangat tidak berpihak pada pengusaha bahkan merugikan bagi pengusaha itu sendiri,”ujar Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk Jumat (21/6/2019) di lantai 2 Kantor Kadin Batam.

Dijelaskannya, Adapun Perka BP Batam Nomor 10 adalah tentang perubahan atas peraturan kepala Badan Pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

“Menimbang bahwa sehubungan dengan kondisi eksternal berupa gejolak terkait dengan penyesuaian terhadap pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan prosedur dalam ketentuan baru oleh pelaku usaha dengan di tetapkanya peraturan kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam No. 8 tahun 2019 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam,”jelas Jadi Rajagukguk.

Dalam hal ini, Kadin Batam menyarankan agar pengusaha bisa menyampaikan keluhannya kepada Kadin. Makanya hari jumat (21/6) kita laksanakan rapat koordinasi,”

“Kami Kadin Batam, siap membuka pintu bagi pengusaha yang ingin menyampaikan keluhannya.
Sehingga Kadin bisa menyampaikannya langsung kepada Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pembuat aturan,”terangnya.

Maka dari itu, acuan Perka BP Batam No. 10 di atas melihat aturan tersebut itu sah – sah saja namun Perka BP itu harus jelas dan mengapa harus di kurang-kurangi ada apa Jelas Kadin Kota Batam,”tegasnya.

Sebab, Sambung Jadi, Kadin adalah organisasi yang taat aturan bila aturan itu memang benar, jangan aturan itu dilanggar.

“Salah satu contoh Perka itu berlaku surat karena di keluarkan tanggal 17 Mei, 2019 berlaku pada tanggal 5 Mei 2019 ini kan tidak per,”ucapnya.

Kadin juga bertanya di buatya Perka itu untuk apa, kalau kita lihat di isi Perka itu bergejolak tentu pengusaha bertanya gejolak apa…!. Masak membuat peraturan berdasarkan gejolak seharusnya membuat peraturan itu berdasarkan aturan,”tegasnya lagi.

Jadi berharap adanya solusi terhadap para pengusaha sehingga barang pengusaha banyak bisa lancar keluar masuk, tidak lagi tertahan di pelabuhan. Importir di bawa ke Batam untuk apa, mungkin mau di kubur hidup – hidup.? sehingga tidak bisa berdaya,”tutupnya.(*)

Kiriman : Taufik Ch



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA