Inilah Profil Irjen Firli, A Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi dan Lili Komisioner KPK Periode 2019-2023

Firli Bahuri Ketua KPK





WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akhirnya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara. Proses pemilihan terlebih dahulu merampungkan fit and proper test di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Sebanyak 56 anggota Komisi III DPR yang mewakili seluruh fraksi melingkari 5 dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti fit and proper test sebelumnya.

Berikut lima pimpinan KPK terpilih sesuai dengan yang dibacakan oleh Ketua Komisi III Azis Syamsuddin:

1. Irjen Firli Bahuri (Kepala Polda Sumatera Selatan) dengan jumlah suara 56.
2. Alexander Marwata (Komisioner KPK petahana sekaligus mantan hakim tindak pidana korupsi) dengan jumlah suara 53.
3. Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) dengan jumlah suara 51.
4. Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali) dengan jumlah suara 50.
5. Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK) periode 2013-2018) dengan jumlah suara 44.

Profil Irjen Firli Bahuri

Irjen Firli Bahuri kelahiran Prabumulih, Sumsel, 8 November 1963 itu, pernah menjadi Deputi Penindakan KPK, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Wakapolda Jawa Tengah, dan Wakapolda Banten.

Lulusan Akpol 1990 ini, tercatat sempat menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur pada 2001. Karir Firli terbilang moncer. Pada 2005, Firli menduduki jabatan Kasat III Ditreskrimum di Polda Metro Jaya, sebelum menjabat Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2006 dan 2007.

Dua tahun kemudian, Firli kembali ke Polda Metro Jaya sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Lalu, pada 2010, Firli masuk Istana dengan menjabat sebagai asisten sespri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah bertugas sebagai Direktur Kriminal Khusus Polda Jateng, pada 2012 Firli dipercaya sebagai ajudan wakil presiden yang saat itu dijabat Boediono.

Firli menjabat Wakapolda Banten pada 2014, dan dua tahun kemudian duduk sebagai Karodalops Sops Polri. Di Jabatan inilah, Firli berpangkat jenderal bintang satu atau brigjen.

Pada 2017, Firli dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun kemudian dia ditugaskan di KPK sebagai Deputi Penindakan. Bintang dua didapatnya saat menjabat Kapolda Sumatera Selatan.

Firli tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.226.424.386. Hal itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli dengan tanggal pelaporan 29 Maret 2019 yang diunduh dari situs https://elhkpn.kpk.go.id.

Dari dokumen tersebut, ajudan wakil presiden Boediono ini tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan dengan beragam ukuran di wilayah Bandar Lampung dan Bekasi.

Satu di antaranya merupakan warisan tanah seluas 250 meter persegi dan bangunan seluas 87 meter persegi di Bekasi dengan nilai Rp 2,4 miliar. Adapun nilai total aset tanah dan bangunan Firli mencapai Rp 10.443.500.000.(*)

 

Alexander Marwata

Profil Alexander Marwata

Alexander Marwata adalah Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sesi wawancara, Alex disentil soal dissenting opinion saat putusan vonis pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika yang dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak.

Alexander berpendapat Dhana tidak pernah menerima dan menikmati uang Rp 2 miliar dari Liana Apriany dan Femi Solikhin. Uang itu tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dhana dalam kapasitas sebagai pegawai pajak.

Alex juga mengatakan Dhana tidak terbukti melakukan pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama.

Dalam sesi wawancara, ia juga memberikan kritik pada KPK. Menurutnya, penyidikan kasus korupsi di KPK lamban, dan dakwaan dari jaksa KPK disusun asal-asalan.(*)

 

Profil Nurul Ghufron

Profil Nurul Ghufron

Nurul Ghufron berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Jawa Timur.

Pria kelahiran Sumenep, Madura, 22 September 1974 itu saat ini masih menjabat sebagai Dekan FH UNEJ. Dia bahkan menjadi calon rektor di sana untuk periode 2020-2024, namun menunggu proses seleksi Capim KPK lebih dulu sebelum pemilihan rektor. Nurul juga beberapa kali menulis artikel di media terkait korupsi. Dia juga kerap terlibat dalam persidangan kasus korupsi sebagai ahli.

Tak cuma itu, bersama 6 dosen UNEJ lainnya, Nurul pernah mengajukan gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan terkait syarat seleksi calon hakim MK, dan juga pelibatan Komisi Yudisial (KY) dalam pengangkatan hakim MK itu dikabulkan majelis hakim konstitusi.

Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Rabu (11/9), Nurul menyampaikan pandangannya terkait Revisi UU KPK, khususnya soal kewenangan mengeluarkan SP3.

Bagi Nurul, SP3 dimiliki KPK adalah sebuah keniscayaan. Sebab aparat penegak hukum bisa saja melakukan kesalahan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka saat proses penyidikan. “Untuk beri way out atas kemanusiaan yang memungkinkan khilaf dan salah, butuh SP3. Tidak semua yang disidik benar,” kata Ghufron.(*)

 

Nawawi Pomolango

Profil Nawawi Pomolango

Hakim Nawawi Pomolango lahir pada 28 Februari 1962 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara tersebut, merupakan hakim karier pertama yang berhasil menjabat sebagai pimpinan lembaga anti rasuah.

Setelah lulus dari Universitas Sam Ratulangi Manado pada 1986, Nawawi tidak langsung berkarir sebagai hakim. Karirnya sebagai hakim baru dimulai pada 1992 di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah. Pada 1996 Nawawi mengalami mutasi ke Pengadilan Negeri Tondado, Sulawesi Utara.

Sebagai hakim karier, Nawawi mengalami beberapa kali mutasi seperti di Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Bandung, hingga Pengadilan Tinggi Denpasar.

Tidak hanya mutasi, Nawawi juga beberapa kali mendapatkan promosi jabatan. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso pada tahun 2008, dan pada 2010 dia mendapatkan promosi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Poso.

Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PN Bandung pada 2011 hingga 2013, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada 2015, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2016.

Kemudian sejak akhir 2017 hingga terpilih sebagai pimpinan KPK, Nawawi menjabat sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Ketika Nawawi bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dia dikenal sebagai hakim dengan spesialisasi mengadili kasus tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh KPK.

Bahkan sewaktu Nawawi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dia diperbantukan sebagai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Nama Nawawi sempat mencuat setelah memutus kasus suap yang melibatkan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar terkait dengan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Nawawi juga menjadi salah satu hakim yang memutus kasus suap dengan terpidana mantan Ketua DPD Irman Gusman, terkait dengan suap kuota gula impor.(*)

 

Lili Pintauli Siregar

Profil Lili Pintauli Siregar

Penerus Pimpinan Wanita di KPK. Lili memperoleh 44 suara dalam voting yang digelar oleh Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9) dini hari. Lili kemudian dipilih sebagai Wakil Ketua KPK oleh para anggota Komisi III. Lili menjadi wanita kedua yang menduduki posisi pimpinan KPK. Dia bakal meneruskan Basaria Pandjaitan yang menjadi Pimpinan KPK 2015-2019.

Lili Pintauli Siregar merupakan seorang advokat yang pernah menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dua periode mulai dari 2008-2013 dan 2013-2018. Lili lahir di Bangka Belitung, 9 Februari 1966.

Lili mengenyam pendidikan hukum pada jenjang S1 dan S2 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan. Setelah lulus S1, dia mengawali kariernya sebagai Asisten Pembela Umum LBH Medan (1991-1992) dan kemudian bekerja di Kantor advokat Asamta Paranginangin, SH & Associates (1992-1993), sebagai asisten pengacara.

Pada tahun 1994, Lili mulai aktif di Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan dan memimpin divisi advokasi dan divisi perburuhan. Kemudian, dia didapuk menjabat Direktur Eksekutif Puskabumi pada 1999-2002. Lili juga pernah menjadi anggota Panwaslu Kota Medan selama 2003 sampai 2004.(*)

Sumber : Kompas, Detik,CNN

Editor : Dedy Suwadha



PKP DREAMLAND

DEWAN PERS WARTAKEPRI