Bupati Karimun Terima Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2019 dari Ombudsman RI



Penanganan Pengaduan Masyarakat Dengan Metode Progresif dan Partisipatif (PROPATIF)

WARTAKEPRI.co.id KARIMUN – Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, mengikuti Seminar Penanganan Pengaduan Masyarakat Dengan Metode Progresif dan Partisipatif (PROPATIF) sekaligus Menerima Penganugrahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Ombudsman RI Kepada Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Rabu (27/11/2019).

Pada kegiatan seminar ini telah diselenggarakan oleh Ombudsman RI selama sehari di Hotel JS Luwansa Jakarta dan di buka secara resmi oleh Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Prof. Mahfud MD.

Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun ini dilaksanakan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Bupati karimun Dr. H. Aunur Rafiq melalui Kabag Humas Pemkab Karimun, Didi Irawan menuturkan bahwa, Seminar Propartif ini sebagai salah satu sumbangsih Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka perbaikan pelayanan publik di tanah air.

“Semua pemangku kepentingan baik masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik, intansi penyelenggara pelayanan maupun Ombudsman sebagai jembatan perbaikan pelayanan publik, diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik sehingga dapat mengedepankan dan mengutamakan pendekatan informal dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik dari pada pendekatan formal yang birokratis, jelasnya.

Lebuh lanjut Didi mengatakan kedepannya dengan metode Propartif dengan keunggulannya melalui pendekatan informal hasilnya dapat diterima secara baik oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian laporan maupun pengaduan masyarakat, sehingga lebih cepat dirasakan dan bermanfaat bagi seluruh pihak sehingga dapat lebih efisien, terfokus dan tepat sasaran.

“Terkait dengan kegiatan Penyerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 meliputi Kementerian, Pemerintah Kabupaten atau Kota antara lain terdiri dari 2 Kementerian, 12 Pemerintah Kota dan 71 Pemerintah Kabupaten,” imbuhnya.

Ungkap Kabag Humas Didi, Ombudsman Republik Indonesia selaku pengawas pelayanan publik kembali menyampaikan hasil pengamatan terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Hasil pengamatan yang dikemas melalui Penelitian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik bertujuan guna mendorong penyelenggara negara mematuhi amanat ketentuan mengenai pelayanan publik,” terangnya.

Kata Didi, Dunia internasional telah membuktikan negara-negara yang memperhatikan pemenuhan infomasi dasar telah menjadikan mereka mampu memberikan pelayanan publik secara berkualitas dan menjadikan mereka memperoleh predikat sebagai negara-negara maju.

“Oleh karena itu, melalui hasil penilaian Kepatuhan Tahun 2019, Ombudsman Republik Indonesia mendorong para Menteri terkait, maupun Kepala Daerah yang berkesempatan hadir dalam acara ini untuk terus menerus meningkatkan mutu standar pelayanan publik di instansi yang dipimpinnya, sehingga cita-cita guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur tidak sekedar slogan belaka namun nyata dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, menyebut bahwa Ombusdman di bentuk oleh Pemerintah Pusat dikarenakan adanya kepentingan negara di dalam mewujudkan indonesia maju.

“Peran Ombudsman sebagai Institusi untuk membatu Pemerintah dalam pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Pubik, Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar dapat menerima Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu Ombudsman di dalam mewujudkan program-program yang di buat Ombudsman itu sendiri.

Lebih dalam, Mahmud juga menyampaikan Jangan jadikan Ombudsman musuh kita, jadikanlah Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu kita untuk Indonesia lebih maju lagi.

“Penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI juga memantau pelaksanaan perizinan investasi yang terhubung dalam programOnline Single Submission (OSS), Percepatan dan efektifitas yang diharapkan melalui program ini mengalami beberapa kendala seperti produk pelayanan yang tidak seragam, lambannya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi,”pungkasnya.

Predikat kepatuhan ini diberikan kepada Kementerian atau lembaga, Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang memperoleh predikat zona hijau. Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau dengan rentang nilai 80/100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 51/80, dan Predikat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah diperoleh dari rentang nilai 0/50.

Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (*)

Kiriman : Aziz Maulana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News