Peraturan KPU Terbit, DPR Dan ASN Maju Bursa Pilkada Wajib Mengundurkan Diri

548

WARTAKEPRI.CO.ID – Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sekaligus ASN yang ingin mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020 mendatang wajib mengundurkan diri.

Penegasan itu sampaikan Dalam jumpa Pers bersama Komisioner Devisi Teknis KPUD Natuna.

Risno, didampingi Ketua Komisi Hukum dan Pengawasan Muslip dan Ketua Devisi Program dan Data, Soimin.

Risno menyebut, sampai saat ini pihaknya mengacu dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU itu ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Dalam aturan tersebut anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati (PBWB) wajib mengundurkan diri.

“Sejauh ini masih mengacu pada undang undang 18 PKPU 2019 Artinya untuk syarat pencalonan tidak ada perubahan bagi PNS, ASN, anggota dewan harus mengundurkan diri ketika mencalonkan. Jadi ketika ditetapkan sebagai calon kepala daerah mereka harus sudah mengundurkandiri,” ujar Risno, Jum’at (6/12/2019).

Menurut Risno, Dalam pemaparanya, Komisioner Devisi Teknis KPUD Natuna, Risno mengatakan bahwa penyerahan dukungan bagi pasangan calon Perseorangan (Independen) waktu penyerahan dokumen dukungan selama 5 hari, dimulai sejak tanggal 19 hingga 23 Febuari 2020.

Sementara itu, jumlah dokumen dukungan sebanyak 5.620 pendukung yang tersebar paling sedikitnya di delapan kecamatan.

“Jadi untuk calon perseorangan ini waktu pendaftaranya selama lima hari dimulai sejak tanggal 19 hingga 23 febuari 2020. Kemudian untuk jumlah dukungan minimal 5.620 dukungan yang terdiri dari 8 kecamatan,” terang Risno.

Sementara itu, untuk bakal calon yang berlatar belakang PNS dan anggota legislatif aktif wajib mengundurkan diri, hal itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2019.

Ada yang menarik selain bunyi Dalam pasal 4 ayat (1) huruf t wajib mengundurkan diri.

Dimana Dalam Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. Isi Pasal 4 ayat H tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana.

“Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak,” demikian bunyi pasal 4 ayat h tersebut. (Rky)

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN