WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Menanggapi hangatnya isu tentang akan diadakannya Sosialisasi Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) milik PT.KJJ pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 oleh pihak Kecamatan Jemaja Timur, Ketua FKUB Kecamatan Jemaja Ustad Qosim dan Ketua KNPI Kecamatan Jemaja merespon dengan menolak kalau hasil sosialisasi menyatakan akan beroperasi.
Penolakan tersebut melihat bahwa kondisi Pulau Jemaja masuk kedalam pulau pulau kecil sehingga apabila hutan pulau Jemaja sudah gundul maka di kwatirkan akan mendapat musibah seperti bencana banjir ucap Qosim kepada Wartakepri.co.id, Sabtu (18/1/2020).
Dirinya melanjutkan bahwa dapat dilihat kejadian pada 10 Januari 2018 dimana pulau Jemaja baik Jemaja Timur maupun Jemaja Barat di landa musibah banjir dan longsong.
Melihat kejadian ini adalah teguran dari allah agar masyarakat pulau Jemaja untuk tetap melestarikan hutan, dan di dalam Al Qur’an juga sudah di jelaskan bahwa telah terjadi kerusakan di laut dan di darat.
“Saya sampaikan secara tegas dan nyata bahwa menolak dan berharap pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Kepri hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat kami yang berada di Pulau Jemaja.
Selain itu Ketua KNPI Jemaja Mudahir juga mengatakan bahwa dirinya tetap menolak karena ini adalah amanah organisasi, karena hasil rapat organsasi kepengurusan sebelum saya sepakat untuk menolak dan di buktikan dengan tanda tangan.
“Jadi jika masa kepemimpinan saya menyatakan sikap mendukung berarti saya sudah mengangkangi keputusan organisasi,” terang Mudahir.
“Namun kami serahkan kepada masyarakat apa yang masyarakat inginkan, jika masyarakat setuju ya silahkan yang jelas sikap KNPI menolak, kita memiliki sikap dan pandangan masing masing”.
Karena menurutnya sampai hari ini KNPI Jemaja belum ada melakukan rapat tentang PT. KJJ ini, jadi keputusan organisasi masih mengacu kepada keputusan yang lama, ini adalah bukti komitmen beroganisasi KNPI Kecamatan Jemaja.
Memamg ada niat ingin merapatkan kawan kawan semua untuk melihat pandangan hari ini, namun karena keterbatasan biaya sehingga rapat yang ingin dilaksanakan tidak pernah terealisasi, maklum KNPI tidak ada anggaran apalagi di era sekarang ini, sangat sulit mendapatkan bantuan anggaran dari PEMDA terkait aturan yang sudah mengatur.
“Jadi bagaimana organisasi bisa berjalan dengan baik jika anggaran tidak ada,” ucap Mudahir Kepada Wartakepri.co.id (Rama).
Editor : Dedy Suwadha
