IMKKA Pekanbaru Minta Presiden Serius Perhatikan Anambas

154
WartaKepri- Mahasiswa IMKKA

Wartakepri.co.id, Anambas – Seiring dengan kedatangan menteri Menko Polhukam dan Mendagri sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke Kabupaten Kepulauan Anambas, Ketua umum Ikatan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas (IMKKA) Pekanbaru mengatakan harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat bagi Anambas sebagai daerah perbatasan.

Pembangunan dibidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan perlu segera dituntaskan untuk perkembangan sumber daya manusia (SDM) di Anambas, dan juga potensi wisata anambas yang luar biasa, tentu ini harus dimaksimalkan agar wisata anambas bisa bersaing dikancah Nasional maupun Internasional, Jumat, (05/06/2020)

“Dia juga berharap tidak hanya menteri, setelah ini mudah mudahan Bapak Presiden Jokowi juga datang ke Anambas yang menunjukkan bahwa negara benar – benar hadir diwilayah perbatasan demi mewujudkan nawacita presiden membangun dari pinggiran,”tutur Raja Emi

Wakil Ketua Umum IMKKA -Pekanbaru juga mengungkapkan dengan keadaan geografis wilayah Kepulauan Anambas ditinjau dari aspek geopolitik maupun geoekonomi memang sangat strategis, terlebih berbatasan langsung dengan 5 negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Singapore.

Selama periode kepemimpinan bapak Edhy Prabowo, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan-KKP pertanggal 12 April 2020 telah melakukan penangkapan terhadap 24 Kapal Ikan Asing (KIA), terdiri dari 12 kapal berbedera Vietnam, 7 kapal berbendera Filipina dan 5 kapal berbendera Malaysia yang sebagian besar berada di WPP 711 Laut Natuna Utara. Ini merupakan masalah krusial bagi kami warga perbatasan sering terjadinya ilegal Fishing.ucapnya kepada Wartakepri.co.id.

Padahal Indonesia sendiri memiliki hak kedaulatan di perairan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketetapan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), atau dikenal Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982. Di mana segala sumber daya laut dan isinya berhak dieksploitasi oleh suatu Negara. Oleh karna itu harus ada perhatian khusus Pemerintah pusat terhadap para nelayan di Anambas agar tidak menjadi momok bagi nelayan dalam mencari nafkah di laut sendiri.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

“Harapannya dengan dana yang di Siapkan Pemerintah sebesar Rp 350 Milyar untuk melanjutkan program gerakan pembangunan terpadu kawasan perbatasan (Gerbangdutas) supaya memberikan dampak positif dalam proses percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya,” tutup hidayat. (Rama)

Komentar Anda

BBK MURAH FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI