Hasil Audit Inspektorat Karimun, Ada Kesalahan Tapi Semua Sudah Kembali ke Kas Desa Pangke Lagi

2756

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Adanya dugaan penyalahgunaan dana Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019 temui titik terang.

Inspektorat Kabupaten Karimun menemukan sejumlah kesalahan administrasi pada penggunaan Dana Desa, hingga menimbulkan kelebihan anggaran. Namun demikian, kelebihan anggaran tersebut, semuanya sudah dikembalikan lagi oleh kepala desa ke kas desanya masing-masing. Kelebihan anggaran itu, akan dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan lainnya pada perubahan APBDes nanti.

Dengan pengembalian kelebihan anggaran oleh kepala Desa Pangke tersebut, sehingga penggunaan Dana Desa Kabupaten Karimun hingga kini aman dan tercegah dari korupsi.

Honda Capella

“Terjadinya kelebihan anggaran akibat kesalahan administrasi itu, hasil pemantauan dan pengawasan kami di lapangan. Namun, kelebihan anggarannya semuanya sudah dikembalikan ke kas Desa,” jelas Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Karimun Syahimi kepada Wartakepri.co.id Selasa (16/6/2020).

Dirinya mengungkapkan, untuk permasalahan Desa Pangke terkait dengan renovasi Mushalah Al- Hikmah, Inspektorat Kabupaten Karimun wilayah II sempat turun ke lapangan pada awal tahun 2019.

“Karena awal tahun 2019 pengerjaannya kami belum melihat langsung, sehingga pihak kami mengevaluasi untuk pengerjaannya di bawah tahun 2019, yaitu tahun 2018, itupun pengecekan sample fisik saja,” ungkapnya.

Sehingga, kata Syahimi pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2019 tentang renovasi atau rehab pada proyek Mushalah Al-Hikmah senilai Rp.130.475.335, belum dapat untuk dilakukannya audit.

“Untuk itu laporan dari masyarakat langsung kepada Kejaksaan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Desa, sehingga baru saja mengetahui kasus ini, dan belum daoat memberikan Keterangan secara rinci,” imbuhnya.

Selanjutnya sambung Syahimi nantinya akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan beserta Polres Karimun, bagaimana untuk penanganannya selanjutnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Herie Pramono menjelaskan bahwa, instruksi dari pimpinan Polri dalam surat bernomor ST/2/3388/HUM.3.4./2019, terkait tuntutan kepada penyidik agar profesional dan berintegritas dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah serta terkait penyelewengan dana desa.

“Untuk menjaga iklim investasi guna mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya diwilayah hukum Polres Karimun,” jelas Perwira Kepolisian yang pernah bertugas di Polres Kuningan Jawa Barat ini.

Dirinya menambahkan, akan selalu mengedepankan upaya koordinatif dengan aparat pengawas internal pemerintah, dalam hal ini Polri menerima aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telah sebelum dimulainya penyelidikan.

“Apabila hasil verifikasi dan indikasi ditemukan adanya dugaan kerugian Negara, maka Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi dalam rangka audit,” ujarnya.

Sehingga, kata Herie dapat mencatat seluruh aduan masyarakat dan melaporkan rekapitulasi pengelolaannya terkait tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

“Menyusun SOP bersama Pemerintah Daerah terkait pola koordinasi dengan Polri, serta adanya evaluasi dan melaporkannya secara berkala,” paparnya.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karimun, Andriansyah mengatakan, pada kasus ini telah ditemukan kelebihan pembayaran upah dan bahan. Setelah diselidiki, ternyata terdapat kesalahan persepsi dari konsultan penyusunan anggaran.

“Upah Harus 30 persen, sedangkan upah 30 persen tersebut berlaku untuk pekerjaan padat karya, dimana pekerjaan yang tidak memerlukan material,” ungkapnya.

Dikarenakan kesalahan persepsi tersebut, ungkap Andriansyah untuk jumlah pekerjanya dari lima menjadi sepuluh atau lima belas, untuk menggenapkan pekerja hingga upah 30 persen.

“Akibat hal tersebut, setelah di hitung bersama Tim Ahli Pemberdayaan Desa, telah menemukan kerugian hingga Rp. 36.300.000, untuk kelebihan tukang dan kelebihan bahan material renovasi,” ujarnya.(*)

Reporter : Aziz Maulana

FANINDO