Krisis Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19, Apakah Kebijakan New Normal Sudah Tepat?

297
Puja Lestari Sitopu Jurusan Administrasi Negara FISIP UMRAH

SEMENJAK diumumkanya kasus pertama Covid-19 oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu, semakin hari angka penularan terus mengalami peningkatan. Dan perkembangan kasus positif Covid-19 terus bertambah dengan jumlah yang sembuh masih jauh tertinggal.

Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah sejak awal Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan yang mnejelaskan bahwa masyarakat harus melakukan Sosial Distancing, dimana masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah (stay at home) dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupaka alternatif terbaik yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dalam pelaksanaanya, muncul fenomena yang besar berdampak pada masyarakat dimana terjadi gelombang krisis finansial dan membutuhkan perhatian dari pemerintah dengan segera. Penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dibeberapa lapisan masyarakat karena banyak aktifitas masyarakat terhenti karena masyarakat disarankan untuk melakukan social distancing dan berdampak pada penurunan pendapatan.

Banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK besar besaran oleh Perusahaan dan juga kesulitan dalam menjalankan usaha bagi Wiraswasta.

Menanggapi hal tersebut pemerintah pun mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjalani kehidupan dengan pola “New Normal”. Hal ini didasari dengan diterbitkannya Surat edaran No.12 tahun 2020 oleh Kementerian Perdagangan tentang pemulihan aktifitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dan New Normal.

Dan juga berdasarkan Surat Edaran Nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan New Normal. Dan dengan penerapkan New Normal ini, aktifitas masyarakat dapat dibuka dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai standart WHO. Karena kesehatan harus didahulukan.

PKPONLINE PKP DREAMLAND

Diberlakukanya New Normal ini, aktifitas perdagangan, jalur transportasi baik itu darat, laut, maupun udara, Kawasan wisata dan lain sebagainya akan beroperasi kembali.

Dan diharapkan dengan upaya ini dapat mengembalikan nilai beli masyarakat menjadi stabil dan produktif masyarakat dapat tetap terlakasana di tengah Pandemi Covid-19.

Dalam penerapan New Normal ini, hal yang pertama didahulukan adalah bagaimana protokol kesehatan menurut WHO dapat terlaksana. Yaitu dimana setiap masyarakat diwajibkan selalu menggunakan masker, penyediaan fasilits tempat cuci tangan atau Hand Senitizer, cek suhu tubuh dengan termometer, dan juga selalu menjaga jarak antar individu 1 sampai 2 meter jangan sampai ada perkumpulan.

Lalu apakah kebijakan New Normal sudah tepat? Hal ini pun menjadi polemik untuk Pemerintah dan juga masyarakat, pasalnya sejak diberlakuknya kehidupan dengan pola New Normal, lonjakan pertumbuhan jumlah kasus infeksi Covid-19 pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan dalam beberapa minggu teakhir, setiap harinya terjadi penambahan bisa mencapai ribuan kasus per hari.

Ini merupakan jumlah yang cukup besar dan jika tidak ditangani dengan segera. Dikhawatirkan akan menambah populasi infeksi Covid-19 dan semakin sulit untuk memutus rantai penularan.

Dalam pelaksanaan kehidupan dengan pola New Normal, kebijakan ini perlu untuk kembali direvisi, karena dalam pelaksanaanya justru berpengaruh besar pada kesehatan masyarakat. Bagaimanapun kesehatan adalah poin yang paling utama yang harus di dahulukan, dan diharapkan pemerintah dapat menyeimbangkan antara kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Mengingat belum ada waktu sampai kapan akan berakhirnya wabah virus Covid-19 ini, tapi roda pemerintah harus tetap jalan maka pelaksanaan evaluasi sebuah kebijakan wajib dilakukan. Evaluasi diperlukan untuk menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Contoh pemerintah pusat yang menerapkan kegiatan pertemuan rapat dengan cara teleconference atau video conference harus dipastikan terus dilaksanakan, terutama pemerintah daerah yang masih daerah tergolong zona merah atau berbahaya.

Sedangkan daerah yang masuk tahapan zona hijau, penerapan gaya hidup normal harus ketat dilaksanakan. Sektor industri yang cepat mendatangkan devisa, di daerah zona hijau didukung dan pelaku usahanya diberi insentif agar kembali hidup, seperti sektor pariwisata.

Untuk sektor UMKM yang paling terpukul selama Pandemi Covid-19, harus terus belajar dan menyesuaikan New Normal. Jika ada rekan UMKM yang berhasil selama Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi internet, maka mulailah bertanya dan belajar.

Saat ini sudah banyak Platfom yang menyedia lapak online untuk tempat para pengusaha dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkan. Dibutuhkan kreatifitas dalam menjajakan barang yang kita jual agar mendapat perhatian dari masyarakat, karena persaingan cukup ketat.

Kreatiftas yang dapat kita lakukan seperti memberikan bonus tertentu, memberikan diskon dan hal lain yang membuat nilai tambah di barang atau jasa yang kita tawarkan.

Dengan memaksimalkan pemanfaatan Teknologi yang konsisten, kemungkinan terjadinya Krisis Moneter 1998 gelombang ke dua dapat dihindari dan juga memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mari kita sama sama tetap melakukan social distancing dan tetap patuh akan arahan yang di berikan oleh pemerintah guna memusnahkan Covid-19 ini.(*)

Oleh : Puja Lestari Sitopu
Dari : Jurusan Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Komentar Anda

BBK MURAH FANINDO DEWAN PERS WARTAKEPRI