Bahas Netralitas Pegawai Honorer dan Kontrakan, Pjs Bupati Karimun Heri Andrianto Kunker ke Bawaslu

370
Harris Day Batam

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Guna memperoleh informasi terkait kesiapan Bawaslu Karimun dalam hadapi Pilkada serentak tahun 2020 ini, Pejabat sementara (PJS) Bupati Kabupaten Karimun, Heri Andrianto melakukan kunjungan kerja (Kunker) perdananya ke kantor Bawaslu Karimun, Kamis (1/10/2020). Rombongan bersama Sekda M. Firmansyah, Asisten I Muhammad Tang, Kepala Bakesbangpol Herdan Firdaus, disambut hangat oleh Bawaslu Karimun.

Pada kunjungan kerja PJS Bupati sebagai pemegang kekusaaan sementara Kabupaten Karimun, mengingat beberapa minggu kedepan, Pemkab Karimun merupakan mitra potensial Bawaslu Karimun, karena support utama anggaran belanja Bawaslu Karimun juga berasal dari dana hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada kali ini.

“Sebelumnya kami dari Bawaslu Kabupaten Karimun sudah intens melakukan rapat koordinasi bersama Pemkab, Polres serta Stakeholder terkait lainnya, hingga partai pengusung dan tim penghubung masing-masing pasangan calon,” terang Ketua Bawaslu Karimun, Nurhidayat.

Selain itu kata Nurhidayat, Bawaslu juga selalu intens mengundang KPU Karimun untuk melakukan koordinasi sebelum masuk ke setiap tahapan dalam Pilkada.

“Terakhir Kami juga sudah membentuk pokja pencegahan, pengawasan sekaligus penanganan Covid-19, yang mana salah satu pembinanya merupakan PJS sendiri, InshaAllah kami optimis siap menghadapai Pilkada serentak tahun 2020 ini,” harapannya.

Polling Jelang 9 Desember 2020 Pilkada Kepri

Nurhidayat juga menyampaikan harapannya agar pada Pilkada kali ini dapat berlangsung dengan kondusif dan sehat, serta partisipasi masyarakat dalam memilih tetap tinggi walaupun pada masa pandemi Covid-19.

“Terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu tidak sendiri dalam mengawasi penerapan Covid-19, Bawaslu RI sudah memerintahkan kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk membentuk Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Covid-19 yang terdiri dari berbagai unsur,” ujarnya.

Hal ini menurut Nurhidayat tentunya dapat mempercepat koordinasi antar stakeholder terkait sehingga menjadi optimal dan terukur.

Disinggung mengenai netralitas pegawai kontrak atau honorer, Nurhidayat menegaskan selain Aparatur Sipil Negara (ASN), masih terdapat honorer atau pegawai kontrak yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga menyulitkan Bawaslu Karimun untuk melakukan penindakan, karena belum adanya kepastian hukum terkait hal tersebut.

“Agar netralitas honorer atau pegawai kontrak, tidak menjadi liar, kami berharap Pemkab Karimun sendiri mampu memberikan penekanan dengan menguncinya lewat surat edaran terkait hal tersebut,” tandasnya.

Karena, kata Nurhidayat Bawaslu Karimun mempunyai program untuk mengedukasi pendidikan politik bagi masyarakat.

“Guna meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dengan harapan kedepannya dapat menekan biaya politik untuk mewujudkan zero cost politic atau politik berbiaya rendah,” ungkapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Pejabat sementara (PJS) Bupati Kabupaten Karimun, Heri Andrianto menyatakan, maksud kunjungan kerja perdananya yakni, guna memperoleh informasi terkait kesiapan Bawaslu Karimun dalam menghadapi Pilkada yang digelar secara serentak tahun 2020 ini.

“Pada kunjungan ini penting, untuk meneruskan koordinasi baik yang telah dibangun sebelumnya. Selain bertukar informasi, juga secara terbuka akan menerima masukan dari Bawaslu Karimun terhadap apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah, guna memaksimalkan penyelenggarana Pilkada serentak kali ini,” paparnya.

Dirinya menyebut, tugas pokok Pemkab Karimun sendiri adalah untuk memaksimalkan pemerintah yang sudah berjalan, dan tentunya juga memaksimalkan penyelenggaraan Pilkada, agar berjalan tertib dan kondusif serta dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.

“Mengingat Petahana kembali maju sebagai kontestan pada Pilkada serentak tahun 2020, sehingga memunculkan potensi keberpihakan oknum ASN,” sebut Heri.

Oleh karena itu menurutnya, Bawaslu Karimun dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyatakan sekaligus penekanan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Agar penyelenggara mampu berinovasi dalam menggencarkan sosialisasi, mengingat masyarakat saat ini disarankan untuk tetap dirumah, sehingga mampu menjangkaunya,” terang Heri.

Heri juga berharap, semoga saja dengan dilaksanakannya silaturahmi ini, Pemkab Karimun dapat menjalankan tugas masing- masing dengan lebih baik.

“Bawaslu Karimun sudah memberikan masukan-masukan dan beberapa informasi, begitu juga sebalikanya. Mudah-mudahan kami dapat bekerja dengan baik,” sebut Heri.

Reporter : Aziz Maulana

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO DPRD ANAMBAS DPRD KARIMUN