Banyak Yang Harus Dibenahi, Lukita: Jangan Ada Lagi Sebutan Warga Ruli

Lukita Jangan Ada Lagi Sebutan Warga Ruli
PKP Online

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Calon Walikota Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyoroti mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Kepulauan Riau yang saat ini tengah mengalami kemerosotan. Adapun hal ini, diakuinya tidak hanya terpengaruh oleh kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, namun juga disebabkan oleh beberapa faktor lain diantaranya pengurusan dokumen investasi yang terlihat masih mengalami kendala.

Dengan kondisi saat ini, Lukita juga menuturkan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan yang semakin menyempit.

“Saat ini di Batam banyak yang di PHK dan sulit mendapat pekerjaan. Mengapa demikian, karena pabrik banyak yang sudah tutup dan yang diluar belum mau datang. Bukan hanya karena Covid, tapi juga peran serta Pemerintah Daerah mereka lihat masih sulit untuk membuat mereka tertarik,” ungkapnya, Rabu (25/11/2020).

Tidak hanya itu, masalah sosial juga menjadi salah satu faktor yang menghalangi investasi untuk masuk ke Batam. Adapun salah satu kesenjangan sosial yang sangat terasa di Kota Batam, adalah mengenai penyebutan “Warga Rumah Liar (Ruli)”. Sebagai pribadi yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam pada 2017 lalu, Lukita mengaku sangat tidak menyetujui istilah tersebut.

“Jangan pernah sebut lagi istilah tersebut, mereka punya KTP Batam. Dan ada perangkat RT/RW di lingkungan tempat tinggal mereka. Penyebutan itu, hanya menimbulkan perbedaan kelas di masyarakat Kota Batam,” tegasnya.

Lukita menyoroti, dengan adanya istilah “Ruli” di Kota Batam, ada beberapa hak warga yang akhirnya tidak dapat terpenuhi oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah pemenuhan hak atas air bersih dan listrik.

Adapun pemenuhan hak atas air dan listrik yang saat ini dinikmati oleh warga di kawasan tersebut, diakuinya berbeda dengan warga di Perumahan para umumnya, dimana tarif untuk air dan listrik diakuinya 3-4 kali lebih mahal. Tidak hanya itu, perbedaan lainnya adalah pemenuhan hak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah untuk pembangunan Fasilitas Umum.

“Mau sampai kapan ini tetap dilanjutkan di Batam, masalah ini sudah berlarut-larut dan masih belum mendapat jalan keluar,” lanjutnya.

Untuk itu, pihaknya menuturkan bahwa telah memikirkan solusi yang menguntungkan baik bagi warga dan Pemerintah Daerah. Solusi yang dimaksud tersebut, sebelumnya juga sudah mulai diterapkannya saat masih menjabat sebagai Kepala BP Batam.

“Kami tidak ingin urusan ini berlarut-larut. Karena disana ada pulihan ribu KK yang tinggal. Mereka penduduk batam. Mereka asalah pondasi kit. Kalau pondasi rapuh bala batam akan ambruk. Ini masalah sosial yg harus diselesaikan. Batam harus lebih baik dan bahagia,” jelasnya.(*/r)

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel