Heboh..Satu Unit Excavator “Berlayar” di Atas Karang Jadi Tontonan Warga Anambas

Heboh..Satu Unit Excavator "Berlayar" di Atas Karang Jadi Tontonan Warga Anambas


WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Excavator di duga milik PT. Ganesha Bangun Riau Sarana yang melakukan kegiatan pengrusakan Terumbu Karang jadi tranding dan tontonan warga Anambas, Rabu (2/12/2020) semalam.

Amat Yani Anggota DPRD Anambas Fraksi Partai PBB yang juga melihat secara langsung mengatakan bahwa, dirinya sangat kecewa dengan apa yang terjadi, masak pengerjaan proyek ini harus merusak terumbu karang, dan saya berharap kepada pihak Lingkungan Hidup Kepulauan Anambas agar menganalisis terlebih dahulu tentang Analisis Dampak Lingkungannya kembali, ucapnya.

“Saya berharap agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di Anambas, sehingga tidak ada lagi menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi atau golongan, kita bukan mau menghambat pembangunan tetapi kita lihat juga kaedah kaedah yang harus di taati, ini sama sama memiliki dampak dan kepentingan keberlangsungan hidup hajat orang banyak”tuturnya.

Sementara, Ekodesi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub-LH) Kabupaten Kepulauan Anambas yang juga berada di lokasi mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan secara langsung akan diawasi oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Dishub-LH Kabupaten Kepulauan Anambas, mengingat Kondisi saat ini Tongkang yang melakukan pemancangan tidak bisa lagi beroprasi dikarenakan lokasinya sangat dangkal, maka dari itu kita harus menurunkan Excavator.

“Kita pastikan bahwa kegiatan penurunan alat berat ke dalam air dan mengeruk karang sudah melalui mekanisme yang ada, dan sudah sesuai dengan SOP, nanti kita minta kepada pihak kontraktor untuk mendata jumlah kerusakan karang untuk di lakukan perbaikan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Kadarisman saat di konfirmasi tidak berada di Kantornya.

“Saya posisi masih di Tanjungpinang,” ujarnya.

” Kalau mau jelasnya coba tanyakan ke Loka LKPPN Pekanbaru yang ada di anambas kantornya di tanjung karena yang berkaitan dengan terumbu karang dan konservasi itu kewenangan ada di mereka”. tutupnya.

Kemudian mendengar hal itu wartakepri.co id mencoba konfirmasi ke Kantor Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru yang berada di Jalan Tanjung Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan, disana kita langsung di sambut oleh Agung Putra Utama bersama Domi staf LKPPN Pekanbaru yang ada di Anambas

“Sesuai Kepmen KP Nomor 37/2014, perairan tersebut tidak masuk ke dalam kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Anambas, maka dari itu kewenangan pengelolaan wilayah perairan 0 -12 mil di luar kawasan konservasi merupakan ranah pemerintah provinsi. Akan tetapi kita juga tidak membenarkan atas segala aktivitas yang berdampak pada kerusakan terumbu karang,”tutupnya.

Domi Staf LKPPN Pekanbaru di Tarempa juga menambahkan pendapat dari rekannya bahwa secara regulasi, sudah jelas kegiatan tersebut dilarang karena melanggar UU 27 tahun 2007 Pasal 35, dan dapat dikenai sanksi pidana yang ada di dalam Pasal 73. LKKPN Pekanbaru bersedia diajak diskusi bersama masyarakat terkait regulasi yang menyangkut perlindungan sumberdaya yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil.jelasnya.

Sementara itu pihak Kontraktor dari PT. Ganesha Bangun Riau Sarana belum bisa di konfirmasi hingga berita ini di tanyangkan.

Sedangkan, dikutip dari sejumlah website, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil pada Pasal 35 huruf (a,b,c, dan d) sudah jelas (a) menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang, (b), mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, (c).menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang, (d). menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.

Hal tersebut juga di jelaskan bahwa ketentuan Pidana ada pada Pasal 73 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(Rama).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News