Dugaan Pelanggaran Pilkada, Paslon Dilaporkan Seorang Masyarakat ke Bawaslu Karimun

Lampiran Surat dari Bawaslu Karimun
HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karimun, menyampaian laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, yang dilaporkan oleh masyarakat Karimun, bernama Raja Noviantry Riantory (38), pada Senin (07/12/2020).

Raja Noviantry Riantory sendiri merupakan warga Baran 2, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah melaporkan kepada Bawaslu Karimun terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karimun, dan laporannya tersebut diterima oleh Penyidik Bawaslu dengan penerima Ferry Irawan.

Noviantry menjelaskan bahwa, surat penyampaian pelaporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Karimun, diterima langsung oleh petugas penerima Ferry Irawan, pada pukul 22.12 WIB.

“Terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, yaitu dengan adanya surat undangan apel bersama Bupati Karimun, tertanggal 03 Desember 2020,” terang Noviantry.

Menurutnya, surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.814.1/BKPSDM – 02/XII/061/2018, tentang perpanjangan kontrak Dinas Pendidikan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun, tahun anggaran 2019.

“Perihal perpanjangan masa kontrak tenaga honorer terhitung mulai tanggal 01Januari 2019, hingga tanggal 31 Desember 2020,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Divisi Pelanggaran Pilkada Bawaslu Karimun, Ferry Irawan menjelaskan, dari hasil laporan Noviantry tersebut, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Karimun.

“Untuk selanjutnya diproses, apakah pelaporan dugaan pelanggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun ada unsur pelanggaran atau tidak,” terang Ferry.

Selanjutnya kata Ferry, dugaan kuat pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tersebut, telah melanggar Pidana Pilkada, yakni Undang-undang nomor 10/2016 pasal 71 ayat 1.

Bupati Aunur Rafiq adalah Calon Bupati Kabupaten Karimun, dan putusan perpanjangan tenaga kontrak Pemkab Karimun ditetapkan 1 Desember 2020.(*)

Kiriman : Aziz Maulana

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24
PKP PROMO ENTENG