Menko Mahfud MD Umumkan Aktivitas FPI Dilarang, Ini Tanggapan Awal DPP FPI

Mahfud MD Panglima TNI Kapolri dan Kepala BIN
GALERI 24

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Mahfud MD.

“Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,” ujar dia.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seusai putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014,” kata Mahfud MD.

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

“Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada,” ujarnya

Tanggapan DPP FPI

Terkait hal tersebut, Ketua DPP FPI Slamet Maarif enggan berkomentar. Menurutnya biar saja rakyat dan umat di Indonesia menilai perbuatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. “Biarkan rakyat dan umat sendiri yang menilai,” katanya saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (30/12/2020).

Sumber : Kompas.com/OkeZone.com
Foto : Isimewa/Dokumentasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News