Konsultasi Hukum Bersama Toto Sumito, Hukum Piutang Bisakah Teman Pinjam Uang Dipidanakan?

720
Toto Sumito
Advokat H.Toto Sumito, SSi, SH, MH, C.L.A

Redaksi WartaKepri.co.id di tahun 2021 bekerjasama dengan konsultan hukum membuka rubrikasi khsusu Konsultasi Hukum untuk pembaca secara umum dan gratis. Silahkan ajukan pertanyaan dan jika menurut pengelola rubrikasi ini layak untuk dipublikasi, kami dari Redaksi WartaKepri akan menayangkan setiap hari Senin. Semoga Bermanfaat.

Adapun, pertanyaan yang dipublikasi untuk Senin 4 Januari 2021, seputar Hukum Pinjam dan Hukum Piutang

Pertanyaan:
Teman telah meminjam uang kepada saya sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), namun sampai sekarang belum juga dibayarnya, Yang mau saya tanyakan adalah bisakah teman tersebut dipidanakan? Bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikannya?

Jawaban
Pada prinsipnya tidak ada yang melarang orang untuk melapor ke polisi akibat kerugian yang ditimpanya termasuk hutang piutang. Namun tidak semua laporan tersebut bisa diterima apalagi masuk ke meja pengadilan.

Anda tidak menyebutkan apakah ada perjanjian tertulis dalam kasus pinjam meminjam dengan teman anda, namun saya akan menganggap bahwa ada perjanjian tertulis melihat dari uang yang anda pinjamkan cukup besar.

BACA JUGA Tanya Jawab dan Konsultasi Hukum Pidana dan Perdata Gratis dengan Toto Sumito SSi, SH, MH di 0811703576

Hutang piutang sebenarnya adalah Perkara Perdata bukan Pidana. Dalam kasus hutang piutang atau pinjam meminjam sebenarnya telah diatur dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) pada Pasal 1754. Sedangkan dalam perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Untuk melihat sah atau tidak nya perjanjian dapat kita lihat pada pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu atau adanya objek tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang.
 
Apakah tanggungjawab terhadap perjanjian tersebut bagi para pihak, berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda atau yang dikenal juga Asas Kepastian Hukum, asas ini berhubungan dengan akibat Perjanjian dimana Para pihak wajib memenuhi apa yang di tulis dalam Perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang berbunyi : ”Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya”.

Maka berdasarkan hal tersebut para pihak bertanggungjawab secara hukum terhadap apa yang telah dibuat dalam perjanjian.
 
Jika uang yang anda pinjamkan dicantumkan dalam perjanjian, tentu anda mempunyai bukti yang kuat untuk menagihnya. Namun jika belum dibayarkan oleh teman anda sesuai dengan waktu pengembaliannya dapat dikatakan teman anda telah wanprestasi atau ingkar janji.
 
Apakah wan prestasi/Ingkar Janji ini bisa dipidanakan?, Tentunya tidak bisa, ini merujuk kepada Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 ayat (2), yang berbunyi: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.”

Atas ketentuan peraturan tersebut tidak bisa dipidana orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Menjawab pertanyaan anda kedua bagaimanakah solusi untuk menagih hutang tersebut?

Menurut kami, ada 2 cara yang anda lakukan yaitu Non Litigasi dan Litigasi. Non Litigasi yaitu penyelesaian diluar Pengadilan, bisa dengan cara mediasi atau mengajak pihak ketiga membantu menyelesaikannya.

Sedangkan secara Litigasi atau melalui jalur pengadilan bisa anda lakukan dengan melakukan Gugatan di Pengadilan.
Mengingat hutang piutang anda dibawah 500 juta, Anda dapat mengunakan Jalur Gugatan Sederhana  di Pengadilan Negeri, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah Menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Waktu untuk menyelesaikan perkara ini dipengadilan sesuai dengan Perma No.4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana ini adalah 25 hari.

Demikian kami sampaikan semoga bermanfaat. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut silahkan datang ke kantor kami atau dapat menghubungi kami di Nomor 0811 703 576.(*)

Bersama : Advokat H.Toto Sumito, SSi, SH, MH, C.L.A

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel