Konsultasi Hukum Bersama Toto Sumito, Perhitungan Besarnya Pesangon UU No.13/2003 atau UU Cipta Kerja

235
Pengacara Toto Sumito
Pengacara Toto Sumito

WARTAKEPRI.co.id – Redaksi WartaKepri.co.id di tahun 2021 bekerjasama membuka rubrikasi khusus Konsultasi Hukum untuk pembaca secara umum dan gratis. Silahkan ajukan pertanyaan atau Konsultasi Hukum dan jika menurut pengelola rubrikasi ini layak untuk dipublikasi, kami dari Redaksi WartaKepri akan menayangkan setiap hari Senin. Semoga Bermanfaat.

Adapun, pertanyaan yang dipublikasi untuk Senin 11 Januari 2021, seputar Perhitungan Besarnya Pesangon UU No.13/2003 atau UU Cipta Kerja

Pertanyaan:

Saya telah bekerja selama 15 tahun 3 bulan di sebuah Perusahaan kelas menengah, beberapa hari yang lalu saya dipanggil oleh  HRD yang mengatakan akan ada efiesiensi di perusahaan dan ada puluhan karyawan akan di PHK. Yang mau  saya tanya kepada Bapak adalah:

1. Berapa pesangon yang akan saya terima jika kena PHK akibat efisiensi perusahaan? Mohon dihitungkan, (saya terima upah setiap bulan sebesar Rp.5 jt)
2. Apakah pesangon saya dihitung berdasarkan UU cipta kerja atau UU tenaga kerja yang lama? saya kwatir pesangon saya jadi kecil.

Jawaban
Jika saudara bekerja sudah 15 tahun 3 bulan, berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, saudara sudah termasuk sebagai karyawan tetap, karna itu jika saudara kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berhak untuk mendapatkan pesangon.

Besarnya pesangon yang diterima sudah ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Sedangkan untuk Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

BACA JUGA Konsultasi Hukum Bersama Toto Sumito, Hukum Piutang Bisakah Teman Pinjam Uang Dipidanakan?

Menjawab pertanyaan Saudara, berapa pesangon yang akan diterima karena PHK akibat dari efisien perusahaan, dapat dilihat pada pasal 164 Ayat 2 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Berdasarkan hal tersebut saudara akan mendapatkan pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2).
Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Karyawan yang mengalami PHK karena efisiensi berhak atas:
– Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat(2)
– Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 Kali Ketentuan Pasal 156 ayat(3)
– Uang Pengantian Hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4)

Karena saudara bekerja 15 tahun lebih maka saudara akan mendapatkan pesangon sebesar 9 bulan upah dan Uang Penghargaan masa kerja sebesar 6 kali Upah ditambah Uang Pengantian Hak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika upah yang anda terima Rp 5.000.000,- (lima juta) perbulan maka: Uang Pesangon Rp 5.000.000,- x 9 x 2 = Rp. 90.000.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 5.000.000,- x 6 x 1= Rp 30.000.000,-

Jadi totalnya Rp 120.000.000,- (belum termasuk uang pengantian Hak)

Menjawab pertanyaan kedua, dikarnakan saat ini aturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja belum ada, maka perhitungan masih mengikuti UU No. 13 tahun 2003. Demikian kami sampaikan semoga bermanfaat.
Jika Anda ingin informasi lebih lanjut silahkan datang kekantor kami atau dapat menghubungi kami di Nomor 0811 703 576.

KONSULTASI HUKUM
Bersama Advokat : H.Toto Sumito, SSi, SH, MH, C.L.A

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO Combo Sakti Telkomsel