Konsultasi Hukum dengan Toto Sumito; Hak Pemegang Saham dalam Perusahaan

Toto Sumito
Advokat H.Toto Sumito, SSi, SH, MH, C.L.A
HARRIS BARELANG

Pertanyaan:
Bagaimana cara meminta hak atas keuntungan atau deviden perusahaan yang hampir 5 tahun berjalan, tidak menerima apapun dari perusahaan, walaupun saham hanya 20 persen padahal perusahaan terus berkembang. Jika Direksi tetap tidak mau memberikan, langkah apa yang harus dilakukan?

Jawaban.
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan atau badan hukum merupakan suatu bentuk usaha yang dalam setiap kegiatannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang kemudian keuntungan atau laba tersebut digunakan untuk membiayai segala bentuk biaya operasional dan untuk memajukan Perusahaan.

Untuk mencapai tujuan dari Perusahaan dan merupakan syarat dari pendirian suatu Perusahaan, ada 3 organ penting dalam Perusahaan yang berperan penting dalam merumuskan berbagai macam strategi Perusahaan dan arah kebijakan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk kemajuan dan keberlangsungan Perusahaan yang didirikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting , yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU ini

Akan tetapi perlu dicatat, bahwa hak-hak tersebut di atas baru dapat dimiliki oleh seorang pemegang saham setelah saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

Jika pemegang saham tersebut yang mengatakan bahwa “hampir selama 5 tahun pemegang saham tersebut tidak menerima apa-apa” kami asumsikan bahwa selama waktu tersebut pemegang saham tersebut tidak menerima undangan RUPS ataupun pembayaran dividen dari perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi memilki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, yang diatur sebagai berikut: “direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.

Pemanggilan RUPS tersebut ditujukan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham. Pada Pasal 50 UU PT ini juga menjelaskan Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama dan alamat pemegang saham.
b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.
d. Nama dan alamat dari orang perserorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
e. Keterangan penyetoran saham apabila saham disetorkan dalam bentuk lain selain uang.

Pemegang saham berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, pemegang saham juga memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen. Dividen adalah jumlah seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, yang dibagikan kepada pemegang saham, sepanjang RUPS tidak menentukan lain.

Adapun yang dimaksud dengan seluruh laba bersih adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian perseroan dan tahun buku sebelumnya.

Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Agar pemegang saham dapat mengetahui keadaan keuangan perseroan, UU PT mengatur mengenai kewajiban direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pada pasal 78 UU PT, RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Dalam RUPS tahunan, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris. Laporan tahunan tersebut memuat keterangan yang sekurangnya terdiri atas:

a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun buku yang baru lampau.

RUPS tahunan adalah mekanisme yang diatur di dalam UU PT yang mengatur mengenai laporan pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham selama 1 (satu) tahun buku atas tindakan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum mengambil tindakan lebih jauh, sebaiknya pemegang saham terlebih dahulu memastikan bahwa namanya tercatat dalam daftar pemegang saham yang dibuat oleh direksi perseroan, agar pemegang saham tersebut secara hukum berhak untuk menikmati hak sebagai pemegang saham perseroan sebagaimana di atur di dalam UU PT.

BACA JUGa Konsultasi Hukum Bersama Toto Sumito, Perhitungan Besarnya Pesangon UU No.13/2003 atau UU Cipta Kerja

BACA JUGA Konsultasi Hukum Bersama Toto Sumito, Hukum Piutang Bisakah Teman Pinjam Uang Dipidanakan?

BACA JUGA Tanya Jawab dan Konsultasi Hukum Pidana dan Perdata Gratis dengan Toto Sumito SSi, SH, MH di 0811703576

Jika pemegang saham  telah memenuhi syarat untuk menerima hak selaku pemegang saham perseroan, langkah yang dapat pemegang saham lakukan diantaranya adalah:

1. Dengan meminta direksi untuk melakukan RUPS dengan agenda penyampaian laporan tahunan perseroan. RUPS dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis dari pemegang saham sesuai pasal 79 UU PT.

2. Melakukan pemeriksaaan terhadap perseroan. Pemegang saham yang dirugikan dapat melakukan pemeriksaan terhadap perseroan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan jika pemegang saham telah meminta secara langsung kepada perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan, namun perseroan bersangkutan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut. Hak pemegang saham untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan diatur di dalam Pasal 138 UU PT

3.Mengajukan gugatan terhadap perseroan. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan apabila pemegang saham dirugikan karena tindakan perseroan sesuai dengan pasal 61 UU PT.

4. Mengusulkan pembubaran perseroan. Ini dapat dilihat pada pasal 144 UU PT Demikian kami sampaikan semoga bermanfaat.
Jika Anda ingin informasi lebih lanjut silahkan datang kekantor kami atau dapat menghubungi kami di Nomor 0811-703-576.(*)

KONSULTASI HUKUM
Bersama : Advokat H.Toto Sumito, SSi, SH, MH, C.L.A

Editor : Dedy Suwadha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG