Mahfud MD Tegaskan Kisruh di Partai Demokrat di Bidang Hukum Administrasi Negara Selesai

166
MenkoPolhukam Mahfud MD
MenkoPolhukam Mahfud MD

WARTAKEPRI.co.id – Pemerintah telah memutuskan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Atas putusan tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, kisruh di Partai Demokrat, terutama dari sisi hukum administrasi negara sudah selesai.

“Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai,” kata Mahfud dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu (31/3/2021).

Mahfud menegaskan, urusan pemerintah terkait kisruh Partai Demokrat murni hanya berada pada ranah hukum administrasi negara. Urusan tersebut, katanya sudah ditangani jajaran Kemkumham sesuai aturan perundang-undangan secara objektif dan cepat.

“Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat. Ini mengulur-ulur waktu,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, secara hukum administrasi, pemerintah dalam hal ini Kemkumham hanya dapat memproses setelah menerima surat permohonan pengajuan.

BACA JUGA Kemenkumham RI Yasonna Laoly Tolak Hasil Kepengurusan KLB Demokrat Moeldoko

Sejak menerima surat permohonan dari kubu KLB dengan Ketua Umum Moeldoko dan Sekjen Jhoni Allen Marbun pada 16 Maret, Kemkumham bergerak cepat memeriksa dan memverifikasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mempelajari permohonan itu selama sepekan dan memberi batas waktu sepekan kemudian kepada kubu Moledoko untuk melengkapi berkas yang kurang.

Setelah batas waktu itu, Moeldoko Cs tak kunjung melengkapi sejumlah berkas di antaranya mandat dari ketua DPD Partai Demokrat dan ketua DPC Partai Demokrat. Atas hal tersebut, pemerintah memutuskan menolak permohonan Moeldoko Cs.

“Sesudah seminggu kita umumkan hari ini. Jadi ini sama sekali tidak terlambat. Itu sudah sangat cepat karena bagian yang ribut-ribut itu bukan bagian dari proses pengerjaan di hukum administrasi. Yang ribut saling tuding dan sebagainya belum ada laporan ke Kumham dan laporan itu baru masuk Senin beberapa waktu lalu, sesudah itu Senin berikutnya diminta diperbaiki lalu sesudah 7 hari, sesudah itu kita putuskan. Hari ini sudah selesai,” kata Mahfud.(*)

Sumber : Berita Satu

PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel