Sidang Perdana Kasus Penipuan, Kuasa Hukum Terdakwa Tidak Mengajukan Eksepsi

176
Sidang perdana kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) DPRD Karimun HM (35), digelar teleconference di Pengadilan Negeri Kelas IIB Tanjungbalai Karimun. (Foto : Istimewa).

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) DPRD Kabupaten Karimun, berinisial HM (35), atas kasus pidana umum penipuan dan penggelapan berupa sertifikat tanah, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas IIB Tanjungbalai Karimun, Senin (19/4/2021).

Sidang perdana yang dipimpin oleh Ketua majelis Renny Hidayati, beserta hakim anggota Alfonsius Joko Martin Pampang Siringo Ringo dan Tri Rahmi Khairunnisa, digelar secara online (teleconference).

“Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan dakwaan yang dilakukan secara teleconference,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dicky.

Selanjutnya kata Dicky pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pekan ini, akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan para saksi.

“Terdapat tujuh orang saksi nanti yang akan dihadirkan pada persidangan berikutnya, termasuk tiga orang saksi dari korban, berapa lamanya tidak dapat dipastikan, tergantung dari majelis hakim,” paparnya.

Disinggung terkait penangguhan hukuman, karena terdakwa HM sendiri tersiar kabar sedang hamil, dirinya menegaskan akan di periksa kesehatan dan kehamilannya di Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun.

“Kami kan dari Kejaksaan tidak dapat membaca Ultrasonografi (USG), dan yang mampu membacanya hanya dokter,” tegasnya.

Sementara itu dilain pihak, kuasa hukum terdakwa, Rifki mengatakan bahwa dakwaan kepada kliennya HM sindiri, yakni pasal 372 KUHP dan 378 KUHP.

“Terkait penggelapan dan penipuan, atas sertifikat tanah. Dimana sertifikat itu muncul adanya peminjaman Rp 500 juta dari klien saya,” ungkapnya.

Selanjutnya menurut Rifki, pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, karena tidak ada masalah dalam dakwaan tersebut. Sebab unsur kompetensi absolut dan unsur relatif dalam dakwaan dinilainya sudah benar.

“Kami tidak mengajukan, silahkan JPU membuktikan dakwaannya tersebut, kita semua mempunyai prinsip asas praduga tidak bersalah,” ujarnya. (Aman).

PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel