Komisi I DPRD Pertanyakan Kebijakan Bupati Lingga Soal Pembentukan Tim Evaluasi Investasi

166

WARTAKEPRI.co.id, LINGGA – Komisi I DPRD Lingga, Roni Kurniawan pertanyakan kebijakan Bupati Lingga, M Nizar yang membentuk Tim Evaluasi Perizinan dan Evaluasi. Menurutnya, tugas dan fungsi tim yang sama persis dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu dan Perdaganggan (DPMPSP dan Perdaganggan).

Selain itu, tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) No 252/KPTS/IV/2021 ini juga tidak dikhawatirkan akan membuat keraguan investor yang ingin berinvestasi di negeri yang berjuluk Bunda Tanah Melayu ini

“Berdasarkan SK yang dikeluarkan tersebut Tim Evaluasi dan Investasi ini bertugas melakukan evaluasi perizinan dan investasi yamg masuk ke Lingga di berbagai sektor. Tugas tim hampir sama dengan DPMPTSP dan Perdaganggan,” kata Roni Kurniawan kepada awak media, Selasa (1/6).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Munir ini, saat ini Pemkab Lingga tidak dalam darurat perizinan dan investasi hingga kebutuhan untuk sebuah tim evaluasi belum dibutuhkan. Selain DPMPTSP-Perdaganggan untuk pengawasan perizinan dan investasi bisa dilakukan DPRD Lingga, LSM dan instansi terkait lainnya.

“Semua kita pasti setuju kalau investasi yang masuk ke Lingga harus sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Disamping itu, pemerintah pusat juga telah mengintruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengutamakan penangganan Covid-19 yang belakangan ini meningkat tajam di Lingga.

BACA JUGA: Polres Lingga Gelar Penandatanganan Pakta Integritas Anti Narkoba di Lingkungan Polri

“Seharusnya Pemkab Lingga lebih bijak membuat program yang sifatnya perioritas,” sebutnya.

Politisi Golkar ini mengaku, sesuai bidangnya yakni pemerintahan dan hukum, Komisi I DPRD Lingga telah memanggil DPMPTSP untuk memperoleh informasi terkait Tim Evaluaai dan Investasi ini

“Kemarin kita sudah panggil OPD terkait untuk mengetahui sistem kerja dan tugas Tim yang dibentuk termasuk posting anggarannya,” ucapnya.

Dari koordinasi yang dilakukan, Komisi I DPRD Lingga berkesimpulan bahwa Bupati Lingga harus kembali melakukan evaluasi atas SK pembentukan Tim Evcaluasi dan Investasi ini.

“Saat ini semua daerah memangkas birokrasi perizinan dan investasi agar investor nyaman berinvestasi. Kenapa di sini (Lingga) malah menambah menambah birokerasi,” imbuhnya.

Kiriman: Ravi

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel