Heboh, Layanan di Kelurahan Bintan Pakai Kartu Vaksinasi, Anggota DPRD Bintan Sampaikan Kritik

437
Surat Edaran Bupati Bintan terkait Kartu Vaksinasi
Surat Edaran Bupati Bintan terkait Kartu Vaksinasi

WARTAKEPRI.co.id, BINTAN – Terkait imbauan Bupati Bintan Apri Sujadi pada tanggal 7 juni 2021 kepada OPD Kecamatan dan Kelurahan Kepala Puskesmas se Kabupaten Bintan tentang Vaksinasi yang salah satu pada poin 4, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan tentang pelayanan administrasi dan pelayanan publik salah satu persyaratannya adalah kartu Vaksinasi.

Tarmizi salah satu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan bahwa surat edaran Bupati tersebut untuk saat ini hanya sebatas imbauan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan jangan sampai imbauan tersebut di salah tafsirkan oleh Camat, Lurah, Kepala Puskesmas se kabupaten Bintan dan dan juga dinas Kependudukan untuk tidak melayani masyarakat dalam hal pengurusan KTP, KK dan lain – lain.

“Karena itu hanya sebatas imbauan dan jangan sampai masyarakat di rugikan,”kata Tarmizi anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil III Fraksi Partai Hanura, Minggu (20/6/2021).

Lebih lanjut Tarmizi mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Kabupaten Bintan Timur khususnya dan masyarakat Bintan pada umumnya. Dimana terkait Vaksinasi terkesan digunakan upaya paksa atau terindikasi pemaksaan terhadap masyarakat, yaitu dengan cara apabila masyarakat tidak mau divaksin maka tidak dilayani dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik.

BACA JUGA Vaksinasi di Stadion Tumenggung Semakin Tertib, Rudi: Jangan Khawatir Vaksin Habis

Pelayanan terhadap masyarakat sudah diatur didalam undang-undang dan menjadi hak dasar bagi setiap warga negara indonesia untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, dan mendapat jaminan keamanan, kesehatan dan kesejehteraan, dan pemerintah wajib memberi rasa aman dan nyaman, terhadap masyarakatnya, bukan mengintervensi, masyarakat dimana letak Demokrasi.

“Ombudsman juga sudah menjelaskan bahwa Vaksinasi Covid -19 tidak boleh dipaksakan,”ujar Tarmizi lagi.

Harus dipahami juga terkait Vaksinasi menjadi Pro dan Kontra dikalangan masyarakat. Isu-isu negatif terkait masyarakat yang sudah melakukan Vaksinasi, dampak dari Vaksinasi tersebut juga diartikan negatif sehingga masyarakat menjadi dilema dan menjadi Kontroversi. “Sehingga masyarakat sebagian untuk mengikuti Vaksinasi,”kata Tarmizi.

Dan persoalan ini menjadi persoalan kita bersama bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa Vaksinasi adalah salah satu upaya atau langkah pemerintah untuk memutuskan penyebaran penularan Covid-19 secara Faktual dan Aktual. “Sehingga masyarakat paham untuk mengikuti Vaksinasi dan tanpa ada unsur intimidasi atau ancaman, kerena kita negara undang – undang dan Demokrasi,”ungkapnya.

Pengirim : Agus Ginting.

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel