DPC Rent Car Indonesia Sampaikan Keluhan Melalui RDP Komisi I DPRD Batam

124

WARTAKEPRI.co.id, BATAM-Sejumlah debitur yang tergabung dalam Rent Car Indonesia (RCI) Batam hadir dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama komisi I DPRD Kota Batam mengenai penangguhan pembayaran ansuran pembiayaan kredit/leasing Selasa (22/6/2021) jam 14.00 Wib bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam

Turut hadir para undangan perwakilan kapolresta Barelang, perwakilan kantor Otoritas Jasa Keuangan, Perwakilan RCI DPC, PT Toyota Astra, PT Mega Auto Finace, PT Mitra pinastika Mustika, PT Summit Otto Finance, PT BCA Finance Batam, PT Mandiri Tunas Finance Batam, PT Swadharma Bhakti Sedaya Batam, PT Susuki Finance Batam, PT Adira Finance Batam, PT Nusantara Cipta Dana, PT Mandiri utama Finance, PT Kredit Plus Batam, Buana Finance Batam

RDPU tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi I DPRD Batam Budi Mardiyanto. Menurutnya, tadi sudah didengar bersama bahwa pihaknya mendengar apa yang disampaikan oleh perwakilan dari debitur atau rent cart Indonesia RCI Batam.

Anggota komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi saya yakni terkait penggunaan eksternal dan tadi sudah disampaikan kepada OJK terkait eksternal badan hukumnya seperti apa.

“Ini yang menjadi catatan kedepan agar tidak menggunakan eksternal jika belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain itu pihaknya juga meminta data data yang ada di Finance untuk menyerahkan kepada komisi I DPRD Batam,”jelas politisi Hanura ini.

BACA JUGA: Laporan Keuangan Standar Akutansi, Amsakar Sepakat Dengan Saran DPRD Dalam Peningkatan PAD

Lanjut dia, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan leasing yang ada di Batam, sekaligus investigasi apakah bentar eksternal yang digunakan ini sudah memenuhi persyaratan atau belum.

“Tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk tidak melakukan penarikan sementara waktu tapi mengedapankan dialog serta diskusi agar leasing dan konsumen terkait dalam sebuah hubungan simbiosis mutualisme,”ucapnya.

Perlu ditegaskan kembali, penarikan itu tidak bisa serta merta seperti sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi arti nya apa, penarikan itu dapat dilakukan mana kala terjadi kesepakatan.

“Namun jika tidak ada kesepakatan,maka leasing tidak diperkenankan melakukan penarikan tanpa bantuan atau penetapan pengadilan negeri,”tegasnya.

Jadi, jikalau misalnya ada penarikan tidak memenuhi persyaratan maka itu bisa penarikan ilegal. Ia pun menilai bahwa sejatinya kalau masih bencana alam perjanjian itu juga dilakukan atas dasar bencana tersebut. Memang leasing ini memutar modalnya tetapi,”jelasnya.

Sementara itu perwakilan RCI Batam yang juga ketua Gabungan Komunitas Rental Batam, Eri Okta didampingi pengurus lainnya menyampaikan bahwa dalam hal ini kedatangan ke komisi I DPRD Batam ini mengadu soal terkait penangguhan pembayaran ansuran pembiayaan kredit/leasing salah satunya penghapusan denda.

“Kami hanya ingin adanya relaksasi dari pihak leasing terutama pada masa pandemi Covid-19 hingga kini belum juga berakhir penghapusan denda saja,”ucapnya.

Maka dari itu, lanjutnya, melalui lembaga perwakilan rakyat daerah kota Batam ini kami bisa menyalurkan keluhan selama ini, dimana adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran namun tidak ada keringanan dari pihak leasing.

“Kalau bukan pandemi Covid-19 apa yang menjadi kewajiban tentu dibayarkan, tetapi saat ini sedang sulitnya. Penangguhan ini saja yang kami harapkan dari pihak leasing,”ungkapnya.

Untuk itu, dengan hasil rapat dengar pendapat bersama komisi I DPRD Batam ini, semoga menjadi pertimbangan bagi pihak leasing dalam hal penangguhan pembayaran,”tutupnya. (*)

Pengirim :Taufik Chaniago

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel