Dipandang Penting Pemda Natuna Bakal Lebur BP2RD, dan Tambah Badan Baru BPBD

Dipandang Penting Pemda Natuna Bakal Lebur BP2RD
Dipandang Penting Pemda Natuna Bakal Lebur BP2RD
GALERI 24

WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan 6 Ranperda untuk dapat di sahkan oleh DPRD Natuna 2021 melalui rapat paripurna dengan agenda Penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap Ranperda Natuna Tahun 2021.

Rapat di hadiri sejumlah ketua dan anggota DPRD, Pj Sekda Natuna dan Forkopimda ini berpusat di ruang rapat Paripurna DPRD Natuna jalan Yos Sudarso Keluarahan Batu Hitam Kecamatan, Senin (09/08/2021) malam.

Ada sejumlah Ranperda di usulkan diantaranya Ranperda penyelenggaraan pendidikan, Ranperda Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Ranperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Sri Srindit, Ranperda pokok-pokok keuangan daerah, Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang retribusi daerah, dan Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Bupati Natuna, Wan Siswandi usai rapat kepada sejumlah wartawan dia mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna berencana akan meleburkan Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) pada tahun 2022 mendatang.

Dipandang Penting Pemda Natuna Bakal Lebur BP2RD

Menurut Siswandi, rencana peleburan BP2RD bukan tanpa alasan, salah satunya mengingat kondisi masih dalam Pandemi Covid-19, Pemerintah Natuna sendiri belum siap melakukan pemungutan pajak retribusi daerah besar-besaran.

Selain itu kata Siswandi, jika BP2RD tidak dileburkan, sementara Pemerintah menambah Badan baru yakni BPBD, otomatis beban anggaran daerah juga meningkat.

“BP2RD itukan biacara masalah retribusi daerah, liat kondisi sekarang lah, melihat kondisi keuangannya, mau kita pungut pajak dan retribusi lainnya dalam kondisi saat sekarang ini masih berat, maka kita gabungkan dulu ke BPKAD,” ujar Siswandi.

Sementara untuk BPBD, Siswandi menjelaskan, meski Natuna belum tergolong daerah rawan bencana, namun BPBD dinilai wajib berdiri di setiap daerah, guna menyerap anggaran pusat jika terjadi bencana.

“BPBD itu wajib berdiri di setiap daerah, selain sebagai antisipasi jika terjadi bencana, namun juga sebagai syarat menyerap anggaran dari pusat, ” pungkas Siswandi.

Sementara Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan jadwal rapat Paripurna terhadap pengantar pidato Ranperda Bupati Natuna berdasarkan surat DPRD Natuna Nomor : 9 tahun 2020. Pihaknya siap membahas raperda itu hingga rampung sesuai dengan saran dan masukan yang telah disampaikan fraksi DPRD Natuna. “Tentu ini akan menjadi pertimbangan badan pembentukan peraturan daerah untuk mewujudkannya menjadi perda,” katanya. (Riky)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News