Inilah Harapan Rakyat Untuk Dua Menteri Joko Widodo Berkunjung Ke Natuna

100
Ketua DPRD Daeng Amhar Foto bersama teras Kantor Bupati bukit Arai
Ketua DPRD Daeng Amhar Foto bersama teras Kantor Bupati bukit Arai

NATUNA, WARTAKEPRI.co.id- Pemerintah terus melakukan penguatan pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan hal itu di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).

Penguatan itu, lanjut dia, dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, udara, dan mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.

“Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, Saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur.. mundur,” kata Mahfud dalam keterangannya, Rabu.

Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur ini, baik itu yang berbendera maupun tidak berbendera.

Selain melakukan penguatan dari dalam, ujarnya, pemerintah melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.

“Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan,” ujar Mahfud.

Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, kata dia, pemerintah akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal itu menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia, paparnya.

“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara,” papar Mahfud.

Oleh karena itu, tambah dia, sesuai pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan, patroli, dan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. “Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga,” tegas Mahfud.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karanavian bersama warga Pulau Laut Natuna
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karanavian bersama warga Pulau Laut Natuna

Penguatan Ekonomi dan Inprastuktur Daerah

Pemerintah Indonesia harus bisa memperkuat industri perikanan yang sudah dibangun di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Penguatan itu menjadi penting, karena potensi sumber daya ikan yang ada di kawasan perairan Laut Natuna dan sekitarnya yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 masih sangat besar.

Dalam kunjungan Dua Menteri ke Natuna Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar berharap aspirasi dari Masyarakat Natuna bisa didengar dan direalisasikan segera.

“Saya menampung harapan warga itu yang langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karanavian oleh para Tokoh Masyarakat di Pulau, disaat kunjungan kerja para menteri di Kecamatan Pulau Laut,” semoga hadirnya dua menteri ini akan membawa dampak perekonomian masyarakat Natuna,” ungkap Daeng Amhar.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu terlihat mendampingi dua menteri Joko Widodo ikut dalam kegiatan vaksinasi yang di selenggarakan. Terpantau mayoritas peserta adalah peserta didik mulai dari SMP hingga SMA yang ada di Kabupaten Natuna berkumpul di gedung Sri Serindit.

Daeng Amhar mengatakan dirinya begitu bangga bisa mendampingi dua Menteri Kabinet Indonesia Maju ini selama Kunker di Natuna.

“Tentunya sebagai bagian dari pemerintahan, saya sangat bangga bisa mendampingi secara langsung kunjungan kerja Menkopolhukam dan Mendagri selama di Natuna keluh kesah masyarakat terkait penguatan ekonomi segera ada jalan keluarnya,” ucap Amhar.

Selain itu, Amhar juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh dua Menteri Kabinet Indonesia Maju ini.

“Semoga dengan kedatangan orang-orang penting ini pembangunan di Natuna bisa lebih maju lagi sehingga apa yang kita cita-citakan kedepan dapat terwujud,” harap Amhar.

Senada disampaikan Tokoh Masyarakat Pulau Laut, Tabrani mengatakan, Infrastruktur dasar di Daerah mereka masih jauh dari kata layak, dan mengalami ketertinggalan.

“Kita memiliki infrastruktur jalan yang sangat jauh dari harapan,” ucap Tabrani saat melakukan dialog bersama Kemendagri dan Kemenko Polhukam, di Kantor Camat Pulau Laut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) Kamis (25/11).

Ia menjelaskan, panjang jalan di Kecamatan Pulau laut lebih kurang sejauh 30 Kilometer (Km), dari jumlah tersebut hanya 10 Km yang telah diaspal.

“Hari ini baru terbangun sepertiganya,” jelas Tabrani.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jalan di sana banyak berlubang dan dipenuhi batu-batu kecil, akan menjadi licin ketika memasuki musim penghujan, dan tak jarang membuat genangan air.

“Kalau panas berdebu, kalau hujan becek, untung bapak lewat sini tidak pakai motor, kalau pakai motor rontok gigi bapak,” ujar Tambrani sambil bercanda kepada kedua Menteri tersebut.

Selain akses jalan yang kurang memadai, masyarakat Pulau Laut juga meminta pemerintah untuk menambah jaringan internet dan mesin PLN, kalau Listrik udah baik tentu ekonomi juga baik.

“Batu masyarakat kami yang mayoritas nelayan bila perlu bangun pabrik pengolahan disini, maklum jaringan Internet kita hanya bisa menjangkau satu Desa saja, PLN mengkhawatirkan, genset cuman satu kalau rusak mati total,” jelas.

Terlepas dari semua itu, Tabrani sangat berterima kasih atas kunjungan para menteri berserta Forkopimda, ia berharap apa yang telah ia sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan dan direalisasikan.

“Kami juga berterima kasih banyak kepada Pemprov dan Pemkab yang telah membangun beberpa fasilitas walaupun belum memadai,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavia mengatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi yang telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat Pulau Laut.

Ia menambahkan untuk percepatan pembangunan nantinya pemerintah akan mengerjakannya secara bersama-bersama.

“Kita harus bagi beban sama-sama,” ujar Tito saat berdialog dengan Masyarakat, Kantor Camat Pulau Laut, di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri)

Tito menjelaskan, setiap pembangunan harus disesuaikan dengan keuangan daerah tersebut, misalnya jika Pemkab tidak mampu membangun suatu hal dikarenakan serapan anggarannya terlalu besar maka serahkan ke Provinsi, jika Provinsi tidak sanggup, maka serahkan ke Pusat.

“Seperti penguatan jalan 30 Km itu Bupati pasti nyerah, terlalu besar, itu harus pakai tangan Kementerian PUPR,” jelasnya.

 

PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel