PT Inmas Sunshinee Pecat Karyawan, Mampu Bayar Pesangon Dua Bulan, Mawa : Tidak Logika Perusahaan PHK Sepihak

Aktifitas karyawan PT Inmas Sunshinee
Aktifitas karyawan PT Inmas Sunshinee, perusahaan air minum (kaleng) yang terletak di Jalan Pertambangan, Kampung Baru Tebing, Tanjungbalai Karimun. (Foto : Ist)


WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pandemi COVID-19 membuat penyedia lapangan pekerjaan atau perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.

Tidak hanya pada saat pandemi COVID-19 saja, PHK sudah menjadi momok sejak dahulu kala. Terkadang, PHK dilakukan secara sepihak, tanpa memperhatikan dampaknya bagi karyawan yang bersangkutan. Dunia industri termasuk yang rentan terhadap PHK.

Salah satunya yang dialami oleh Mawa Dwi Yulista (23), warga RT. 03, RW. 07, nomor J-11, Perumahan Dang Merdu Indah 2, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Honda Capella

Dirinya yang bekerja mencari nafkah selama 4 tahun, sejak tanggal 20 November 2017 silam, harus dipecat tanpa surat peringatan.

Mawa telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada perusahaan PT Inmas Sunshinee, bergerak pada jasa distributor air minum (kaleng) ini, terletak di Jalan Pertambangan, Kampung Baru Tebing, Tanjungbalai Karimun.

Korban PHK tersebut, menuntut agar hak-haknya selama ini dipenuhi perusahaan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Saya menuntut hak pesangon saya bekerja selama ini, minimal 9 kali (bulan) dari gaji saya,” pintanya, Senin (6/12/2021).

Karena menurutnya, perusahaan hanya membayar 2 bulan saja, sebagai pengganti pesangon, yakni Rp 5 juta.

“Saya hanya ingin menuntut uang penghargaan masa kerja (uang pesangon), dan juga uang penggantian hak yang seharusnya saya terima,” paparnya.

Mawa menambahkan, selama dirinya bekerja, sama sekali tidak ada melakukan kesalahan (pelanggaran) dalam bekerja.

“Maka dari itu, saya pun kaget dan sedih, padahal selama ini saya bekerja baik-baik saja dan kompak bersama rekan-rekan lainnya,” ujar Mawa.

Mawa menegaskan, apabila penyelesaian melalui mediasi (musyawarah) tidak mencapai kesepakatan, maka dirinya sebagai pihak yang dirugikan akan membawa kasus PHK secara sepihak ini ke ranah hukum.

“Yang nantinya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Karena saya sebagai korban PHK tanpa adanya alasan, masih punya kewajiban dan hak yang harus diperjuangkan. Selain itu, juga agar perusahaan tidak semena-mena melakukan PHK secara sepihak,” tegas wanita yang bekerja sebagai asisten gudang ini.

Sementara itu, Human Resources Development (HRD) PT Inmas Sunshinee, Dian menyebut, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya tersebut disebabkan karena yang bersangkutan kinerjanya tidak baik. Dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada perusahaan.

“Mawa ini bekerja tidak baik, barang-barang yang dikirim selalu salah,” ungkap Dian.

Tidak hanya itu saja, kata Dian karyawannya tersebut seringkali tidak masuk kerja, sehingga perusahaan mengambil keputusan untuk memberhentikannya bekerja.

“Acap kali tidak masuk kerja, sehingga kebijakan dari perusahaan untuk memberhentikannya,” tutur Dian.

Terkait pembayaran uang penghargaan masa kerja (pesangon), dirinya membenarkan dan perusahaan hanya memberikan 2 bulan saja.

“Akan tetapi, karyawan yang di PHK ini meminta untuk lebih. Perusahaan hanya mampu membayar 2 bulan saja. Bersama atasan dan pihak manajemen saya akan membahasnya terlebih dahulu,” tandasnya.

Aman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News