Berlomba Meraih Opini BPK RI

Berlomba Meraih Opini BPK RI
Berlomba Meraih Opini BPK RI
GALERI 24

Hari ini, Senin 21 Maret-2022 seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan laporan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada BPK untuk diaudit oleh BPK. Penyerahan secara serentak ini dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Raja Isa, Batam Center.

Masmudi, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Kepala Daerah beserta jajarannya atas kerja keras, komitmen dan kerjasama yang baik, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan dan diserahkan kepada BPK sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, bahkan lebih cepat dari tenggat waktu seharusnya, yaitu 31 Maret 2022. Selanjutnya atas LKPD yang telah disampaikan tersebut, BPK akan melaksanakan pemeriksaan keuangan.

AUDIT BPK

Audit yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Pemda selama periode satu tahun anggaran adalah suatu mandatori atau amanat undang-undang, antara lain UUD 1945 pada pasal 23 ayat (5) yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kewajiban melakukan pemeriksaan atau audit tersebut selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Ada tiga jenis audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan suatu pernyataan atau biasa disebut opini BPK, tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir.

Atas dasar hal tersebut diatas, Pemda memiliki kewajiban menyusun dan menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK, dan BPK wajib melakukan audit atas laporan keuangan yang telah disusun oleh pemda, untuk kemudian menerbitkan suatu opini atas laporan keuangan tersebut.

Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai tiga aspek, yaitu aspek ekonomi dan efisiensi, serta aspek efektivitas atas pengelolaan keuangan negara.

Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, untuk selanjutnya BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja entitas yang diperiksa.

Kaitannya dengan laporan keuangan, saat ini BPK mulai menerapkan Long Form Audit Report (LFAR), yaitu pemeriksaan laporan keuangan ditambah dengan pemeriksaan kinerja dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah pemeriksaan, terutama ke pemerintah daerah. Pemeriksaan LFAR ini dilakukan khusus pada Pemerintah Provinsi, dengan tema yang berbeda untuk tiap tahunnya. Tema pemeriksaan kinerja LFAR pada tahun ini adalah penanggulangan kemiskinan.

Pemeriksaan berikutnya yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atau yang biasa disebut dengan PDTT, adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk menilai apakah hal-hal pokok yang diperiksa telah sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau adanya unsur pidana.

Berbeda dengan pemeriksaan keuangan yang merupakan mandatori Undang-Undang, pemeriksaan kinerja dan PDTT atas suatu tema tertentu tidak dilakukan secara rutin setiap tahun, melainkan berdasarkan perencanaan prioritas pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya.

OPINI BPK

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK terkait Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini WTP atau unqualified opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini WTP adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah. Opini ini diberikan jika sistem pengendalian internal telah memadai dan tidak ada salah saji secara material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Opini WDP atau qualified opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini WDP diberikan jika sistem pengendalian internal telah memadai, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan.
Laporan keuangan dengan opini WDP masih dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan masalah-masalah yang diungkapkan dan menjadi pengecualian dalam pemberian opini tersebut.

Opini Tidak Wajar (TW)
Opini Tidak Wajar atau adversed opinion, menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini tidak wajar diberikan jika sistem pengendalian internal yang dibangun oleh entitas tidak memadai dan terdapat salah saji yang material. Secara keseluruhan laporan keuangan yang disusun oleh entitas tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau TMP, menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disjaikan oleh entitas.

Opini TMP tersebut diberikan apabila terdapat pembatasan atas lingkup audit, sehingga lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup bagi auditor untuk membuat suatu opini.

BERLOMBA MERAIH OPINI

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).

Perlu diketahui, bahwa untuk meraih opini WTP tidaklah mudah. Sebagai gambaran, khususnya di jajaran pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, menyusun laporan keuangan membutuhkan perjuangan yang ekstra. Kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan pada sistem pengendalian internal entitas, dan keterbatasan SDM yang memahami akuntansi pemerintahan dan penyusunan pelaporan keuangan pada entitas tersebut menjadi faktor penyebabnya. Belum lagi ditambah dengan permasalahan yang dilatarbelakangi kepentingan politik legislatif maupun eksekutif dalam penggunaan anggaran yang kadang mengabaikan atau bahkan menyalahi aturan yang berlaku. Hal-hal tersebut bisa menjadi penghambat bagi entitas dalam memperoleh opini terbaik, yaitu opini WTP.

Namun jika opini WTP tersebut berhasil diperoleh, banyak keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah, utamanya pemerintah daerah. Meraih opini WTP merupakan pencapaian yang prestisius bagi Pemda. Predikat ini seolah-olah membanggakan dan layak untuk diketahui masyarakat. Bagi yang belum memahami kriteria pemberian opini, predikat itu bisa menjadi pencitraan positif, bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel meskipun belum tentu terbebas dari perilaku korupsi.

Selain itu, banyak penghargaan dan reward yang dapat diperoleh oleh Pemda jika laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Salah satunya adalah adanya tambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat baik berupa DAK maupun DAU. Bagi Pemda yang sebagian besar masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, tambahan dana tersebut sangat berarti untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut.

Opini WTP juga berpengaruh dan merupakan kriteria umum dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID). Kriteria penilaian DID telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17/PMK.07/2021, dengan dicapainya kriteria yang tinggi, salah satunya adalah opini WTP atas laporan keuangan, akan membuat dana insentif yang dialokasikan pun bertambah. Belum lagi beragam penghargaan yang akan diperoleh Pemda dari Kementerian Keuangan apabila pemda tersebut berhasil mempertahankan predikat WTP selama beberapa periode.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 yang diserahkan oleh BPK RI kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhir Tahun 2021 lalu, diketahui bahwa berdasarkan tingkat pemerintahan, 33 dari 34 (97%) LK pemerintah provinsi memperoleh opini WTP, 365 dari 415 (88%) LK pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP, dan 88 dari 93 (95%) LK pemerintah kota memperoleh opini WTP. Hanya 55 dari 542 pemda yang belum memperoleh opini WTP.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat capaian pemda dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sudah memadai sehingga sebagian besar Pemda sudah mendapatkan opini WTP. Begitupun yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini, seluruh Pemda baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sudah memperoleh opini WTP. Yang akan menjadi pertanyaan adalah mampukah pemda tersebut mempertahankan opini WTP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2021?.

TANTANGAN DAN KENDALA

Terdapat beberapa tantangan baru dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA 2021, yaitu dengan adanya kebijakan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan penggunaan SIPD tersebut telah diatur dalam Permendagri nomor 98 Tahun 2018 yang merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa informasi keuangan dan pembangunan daerah disajikan dalam suatu sistem pemerintahan daerah.

Penggunaan SIPD ini merupakan hal baru bagi Pemda, yang memungkinkan terjadinya hambatan atau kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu program SIPD sendiri masih dalam tahap pengembangan sehingga masih terdapat banyak kendala dalam pengaplikasiannya.

Penerapan SIPD ini diwajibkan sudah diterapkan oleh Pemda mulai Tahun Anggaran 2021, tetapi dalam perjalanan waktu karena masih banyak Pemda yang mengalami kesulitan dalam penerapan SIPD, Kemendagri hanya mewajibkan penerapan SIPD tersebut dalam proses penganggaran. Dari delapan entitas Pemda diwilayah Provinsi Kepulauan Riau, hanya Pemkab Lingga yang sudah menerapkan SIPD dalam proses penyusunan laporan keuangan TA 2021.

Semoga audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan yang telah diserahkan oleh seluruh pemda dapat berjalan dengan lancar dan masing-masing pemda mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu mendapatkan predikat opini WTP.

Oleh: M. Hadyan
(Penulis adalah Auditor di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News