Alhamdulillah Karimun Akhirnya Punya TPI, Rafiq: Dana Pusat Telan Anggaran Rp 30 Miliar

Ketua Nelayan Terpadu Kabupaten Karimun
Ketua Nelayan Terpadu Kabupaten Karimun, Azizman saat berdiskusi dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, terkait kendala para nelayan beberapa waktu lalu.(Foto : Ist)
HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Kabupaten Karimun akan segera memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, beberapa waktu lalu. Lokasi TPI sendiri rencananya akan segera di bangun di atas lahan kurang lebih seluas 20 hektar, di bilangan pantai Pak Imam, Baran, Tanjungbalai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

“Karena nelayan sendiri selama ini merasakan kesulitan saat akan menjual hasil tangkapan ikan,” terang Ketua Nelayan Terpadu Kabupaten Karimun (NTKK) Azizman, Jum’at (24/6/2022).

Sehingga kata Azizman dengan di bangunnya pasar tempat terjadinya transaksi penjualan ikan maupun hasil laut, baik secara lelang ataupun tidak, akan memudahkan para nelayan itu sendiri.

“Sangat membantu nelayan, yang biasanya terletak di dalam Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI),” paparnya.

Azizman mengapresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih, baik pemerintah pusat maupun daerah yang sudah berkontribusi dengan segera terealisasinya Tempat Pelelangan Ikan tersebut.

“Karena sepengetahuan saya, untuk wilayah Kepulauan Riau, Tanjungbalai Karimun ini paling banyak nelayannya. Kalau sudah pulang, tidak terhingga jumlahnya. Masa mau pada menyandar di rumah-rumah nelayan, kan tidak mungkin,” ketusnya.

Masih kata Azizman, tentunya ditambah lagi dengan melibatkan instansi terkait lainnya. Dengan dibangunnya TPI tersebut, nantinya akan ada tim terpadu.

“Mulai dari Syahbandar perikanannya, Angkatan Lautnya, Satpolairnya, tentunya itu sudah melengkapi secara keseluruhan,” paparnya.

Dirinya juga meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Karimun, menambahkan kuota subsidi BBM jenis solar.

“Karena salah satu faktor terkendalanya bagi para nelayan yakni BBM jenis solar, yang hingga saat ini seringkali terjadi kelangkaan, nelayan merasa kesulitan,” sebut Azizman.

Masih kata Azizman, seyogyanya baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten serta instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan, agar dapat segera mengakomodir BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan baik.

“Gubernur, Bupati, dengan mengundang instansi terkait, karena mereka yang memiliki wewenang. Terlebih yang memiliki peran utama adalah wakil rakyat (DPRD), kemana minyak bersubsidi tersebut,” paparnya.

Sehingga kata Azizman pastinya Pertamina akan meminta kuotanya, berapa jumlah BBM bersubsidi yang dibutuhkan oleh para nelayan.

“Karena satu unit kapal nelayan berukuran sampai dengan 5 Greston (GT), membutuhkan 200 liter minyak untuk satu Minggu,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Karimun menyebut Tanjungbalai Karimun merupakan salah satu lokasi untuk segera dibangunnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Hal tersebut menurutnya berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau yang sudah turun, dan sudah dibahas dalam rapat beberapa waktu lalu, antara Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri, serta dari DPRD juga sudah mendampingi.

“Surat kita terkait pembangunan tempat perikanan, oleh Kementerian KKP ditetapkannya di Kota Batam, dan Karimun menjadi salah satu untuk mendapatkan pelabuhan sekaligus pelelangan perikanan tersebut,” terang Bupati.

Bupati memaparkan, bahwasanya selama ini kapal-kapal ikan para nelayan Karimun, mengambil minyaknya di Batam. Karena nelayan di Batam dan Natuna merupakan gabungan, yang notabene nelayannya berasal dari wilayah Karimun.

“Oleh Karena itu, untuk penetapan zonasi pelabuhan perikanan tersebut diharapkan dari Kementerian melalui Bapak Gubernur Kepri, agar segera menetapkan TPI di Tanjungbalai Karimun,” sebut Bupati.

Terlebih menurutnya, nelayan di Tanjungbalai Karimun terbesar di wilayah kepulauan Riau. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar segera di bangun TPI.

“Sangat diperlukan, karena itu kewenangan pusat dan Provinsi, dan semoga saja mendapatkan respon yang baik,” pungkasnya.

Nantinya, kata Bupati lokasi Tempat Pelelangan Ikan tersebut, akan disatukan (satu lokasi) dengan Satpolairud, dan juga terdapat gudang barang bukti milik Kejaksaan Negeri Karimun.

“Lahan cukup luas, tanah milik negara, nantinya menjadi satu dengan Pos Satpolair dan juga gudang barang bukti milik Kejaksaan Negeri Karimun, dengan menelan anggaran dari pusat sebesar Rp 30 miliar,” tandasnya.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News