Intoleransi, Memudarnya Rasa Nasionalisme dan Impian Indonesia Maju

Eri Syahrial dan Nasionalisme
KPPAD Kepri Eri Syahrial
GALERI 24

BANGSA kita digadang-gadang diprediksi menjadi 5 negara maju di dunia menggeser posisi negara lain pada tahun 2045. Namun bangsa besar yang disebut Indonesia saat ini masih menemui banyak persoalan. Berada di persimpangan jalan menuju negara maju atau negara pariah. Atau tetap di tempat sebagai negara berkembang.

Di satu sisi, Indonesia saat ini terlilit besarnya utang luar negeri ke China dan seabrek masalah dalam negeri seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran. Di sisi lain, rasa nasionalisme memudar, sikap intoleransi berkembang dan adanya ancaman disintegrasi. Bila salah kelola lagi, negara maju yang didambakan tinggal menjadi utopia.

Saat ini memang Indonesia masuk dalam deretan negara G20 yang merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia. Bahkan saat ini Indonesia menjadi pemimpin negara G20. Namun hal ini bukan jaminan Indonesia bisa menjadi negara maju.

Momentum HUT Kemerdekaan RI ke-77 ini harus kita jadikan refleksi kebangsaan. Kita perlu menapak lagi penjalananan bangsa ini dari masa lalu, saat ini dan langkah masa kedepan yang hendak dituju. Titik fokus persoalan mendasar bangsa Indonesia. Melihat secara objektif potensi yang dimiliki bangsa ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusianya, kemajemukannya, sosial budaya, kearifal lokal (local wisdom).

Kita harus mampu meletakkan secara porposional posisi Indonesia di tengah bangsa lain di dunia, baik kelemahan dan keunggulannya dalam rangka menuju sebuah bangsa yang kuat dan besar. Kita perlu memperekat kembali nasionalisme yang mulai memudar sebagai penyemangat dan solusi bersama. Kita juga butuh terpilihnya pemimpin bangsa dan negara yang bisa merealisasikan cita-cita besar tersebut.

Memudarnya Ke-indonesian

Dulu sedikit sekali konflik kekerasan berdimensi SARA dan ujaran kebencian di Indonesia. Toleransi begitu tinggi. Semua suku hidup rukun berdampingan dengan damai. Perbedaan tidak menjadikan sumber konflik, bahkan menjadi rahmat dan kekuatan.

Coba lihatlah bagaimana kondisi bangsa Indonesia saat ini. Nyaris tercabik-cabik seiring dengan melunturnya nilai-nilai ke-Indoensiaan kita seperti hormat-menghormati, toleransi, kesopanan, gotong royong dan musyawarah. Digantikan dengan sikap saling mencurigai, ujaran kebencian, fitnah, koruptif, menang sendiri, diskriminatif, meletakkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara.

Benturan budaya dan konflik peradaban terjadi sebagaimana yang diramalkan Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Local wisdom dan budaya nasional berbenturan dengan isme-isme asing yang masuk ke Indonesia. Isme-isme yang sebenarnya tidak lagi mendapat tempat di negara asalnya.

Kekerasan dan konflik terjadi di dimana-mana. Daerah yang multi etnis, memiliki perbedaan dan keanekaragaman merupakan daerah yang rentan dan rawan terjadi kerusuhan. Tindakan intoleransi tidak hanya muncul pada pribadi, tapi juga menjelma menjadi intolerasi kolektif, dimunculkan dalam aksi dan kebijakan. Bahkan negara, sadar atau tidak sadar juga ikut memperkeruh dan mempertajam intoleransi tersebut. Parahnya muncul pula sikap toleransi terhadap sikap intoleransi.

Ikut mempelopori demokrasi dan diikuti jejaknya oleh bangsa lain, ternyata pelaksanaannya di Indonesia masih banyak menemui batu sandungan. Orang atau kelompok semakin mudah tersulut terprovokasi, gampang bertindak anarkis, bersikap intoleransi terhadap kelompok lain, terkotak-kotak dalam kelompok sendiri.

Kelompok mayoritas dan minoritas menjadi label yang membelah persatuan. Dulu minoritas merasa dizalimi mayoritas, sekarang mayoritas merasa menjadi korban tirani minoritas. Tak ada bedanya. Orang bebas berserikat dan menyatakan pendapat, bahkan kadang-kadang sampai kebablasan sehingga berubah menjadi kekerasan dan kerusuhan. Ancaman disintegrasi sudah di depan mata.

Sistem demokrasi sebagai konsensus berbangsa yang dicetuskan founder father, kita ikuti dan ditiru negara lain, kembali dipertanyakan. Apakah demokrasi bisa menyelesaikan persoalan karut marut bangsa ini?

Memupuk Kearifan Lokal

Nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah Indonesia semuanya hampir sama yaitu gotong royong, ramah tamah, kesopanan dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut sebenarnya bisa diimplementasikan dalam segala aspek kebidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam ranah penegakkan hukum. Namun kendalanya, kita selama ini belum percaya diri menerapkan dalam praktik benegara.

Di bidang hukum, saat ini dibanyak negara mulai ditempuh penerapan restorative justice, hukuman yang memperbaiki. Sementara restributive justice (hukuman pembalasan) yang digembar-gembor Barat selama ini dan menjadi acuan puluhan tahun di Indonesia akhirnya juga ditinggalkan pengusungnya. Ternyata restorative justice yang diterapkan tersebut bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki Indonesia yaitu gotong royong, ramah tamah, kesopanan dan musyawarah.

Dengan restorative justice, pihak-pihak yang berpekara dibantu aparat penegak hukum berotong royong atau bersama-sama mencarikan bentuk-bentuk penyelesaian perkara yang baik, menempuh musyarawah atau mediasi agar terjadi perdamaian dan tetap mengedepankan nilai kesopanan. Dengan ini, hukum ditegakkan, keadilan juga didapat bagi korban dan pelaku.

Di bidang ekonomi, ternyata kapitalieme yang digembor-gemborkan Barat sangat rapuh, gampang menimbulkan chaos. Rentan terjadinya krisis perekonomian. Perekonomian hanya mengejar pertumbuhan dan mengabaikan pemerataan. Sistem perekonomian yang hanya menguntungkan segelitir orang atau pemilik modal yang jumlahnya hanya 1 persen dari total penduduk. Sementara sebagian besar rakyat yang jumlahnya 99 persen tidak menikmati apa-apa, hidup miskin.

Sebenarnya Indonesia mempunyai sistem perekonomian yang jauh lebih kuat, yaitu ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga memperhatikan pemerataan atau keadilan bagi seluruh rakyak Indonesia. Salah satu bentuk perekonomian yang menjadi penyelamat Indonesia saat krisis adalah terdapatnya jutaan usaha kecil menengah (UKM) yang tidak bertumpu pada kapitalisme.

Di bidang agama dan budaya, ternyata pola hidup sekulerisme dan hedonisme juga ditinggalkan barat karena menimbulkan berbagai kerusakan. Terjadi kerusakan moral, akhlak, kerusakan lingkungan dan kerusakan peradaban. Sekulerisme membuat manusia sebagai mahluk hidup jauh dari ciptaan-Nya karena agama dan sendi-sendinya tidak lagi diatur oleh negara. Akibatnya manusia hidup tanpa arah dan tujuan hidup yang jelas, miskin nilai-nilai spiritualitas, timbul penyimpangan perilaku, stres dan ada yang memilih bunuh diri.

Budaya hedonime telah melahirkan biaya hidup yang tinggi, sumber daya alam (SDA) habis dikuras untuk memenuhi gaya hidup mewah para pemujanya. Menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang parah dan dampak yang luar biasa bagi anak cucu.

Dalam kondisi kerusakan seperti itu, umat manusia kembali merindukan kehadiran agama dan spiritualitas, menjunjung tingi akhlak dan perilaku, termasuk perilaku menjaga lingkungan dan SDA tidak rusak dan terus memberi daya dukung bagi eksistensi manusia di planet bumi.

Ternyata nilai-nilai dan sikap yang dirindukan Barat tersebut sudah terpatri lama dalam gerak nadi kehidupan masyarakat Indonesia dulunya. Indonesia adalah bangsa yang agamis, menjunjung toleransi beragama di tengah keberagaman agama yang ada. Penduduk Indonesia mempunyai pola hidup sederhana, tidak bermewah-mewah, apalagi sampai mengeksplorasi SDA dengan merusak lingkungan hidup.

Sejatinya Indonesia adalah bangsa yang didirikan atas dasar nilai-nilai gotong royong, ramah tamah, kesopanan dan musyawarah. Menjalarnya kapitalisme, sekularisme, hedonisme dan isme-isme lain di Indonesia baru terjadi ketika perusahaan multinasional, perkembangan media dan teknologi informasi masuk ke Indonesia

Impunitas Hukum

Selain memudarnya jati diri bangsa digerus oleh masuknya berbagai isme, persoalan yang dialami bangsa ini tidak lepas dari lemahnya penegakkan hukum. Lemahnya penegakkan hukum ini membuat orang semakin berani melakukan kekerasan, berani memantik konflik, bertindak korup dan melanggar HAM. Tidak hanya pelaku pribadi dan kelompok, korporasi juga ikut melakukan pelanggaran, merampas hak-hak rakyat dengan dalih lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Penegakkan hukum yang masih jauh dari ideal. Praktek impunitas menjadi fenomena laten yang telah menyebar dan mengerogoti hukum, HAM dan demokrasi. Terjadi mulai dari pada paling bawah struktur negara dan penegakan hukum hingga level paling tinggi. Lemahnya penegakan hukum membuat persoalan bangsa ini semakin runyam. Pelakunya masih bisa aman karena tidak tersentuh hukum, bila masuk ranah hukum kadang-kadang proses hukumnya tidak berjalan atau bersifat kontradiktif yaitu penegakan hukum yang menyasar korban. Oknum aparat ikut bermain. Struktur negara dan struktur pegakhukum merawat kondisi dan budaya impunitas.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar bangsa ini keluar dari kondisi stagnan saat ini. Pertama, menghapus segala bentuk diskriminasi dan intoleransi, mulai dari sikap pribadi, aksi dan kebijakan pemerintah dengan mengantikan dengan dengan sikap pribadi, aksi dan kebijakan yang menghargai perbedaan.

Kedua, masyarakat Indonesia harus kembali kepada nilai-nilai dan jati diri bangsa yang sudah terbukti kuat dan dicontoh negara lain. Upaya ini sejalan dengan menangkal segala bentuk isme yang datang dari luar dan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penangkalan dilakukan secara pribadi, kelompok/komunitas, dalam bentuk aksi dan kebijakan. Satu isme yang dibutuhkan bangsa ini adalah nasionalisme, yang kian hari semakin memudar.

Ketiga, harus ada langkah kongkret untuk menjadikan hukum sebagai panglima. Setiap pejabat penegak hukum yang diangkat harus dilakukan penilaian terlebih dahulu. Penilaian dijadikan sebagai basis utama memberikan reward and phunisment, pengangkatan jabatan dan lainnya. Ini memang tidak serta merta menyelesaikan persoalan hukum, tapi penting dalam memutus mata rantai impunitas yang merusak stabilitas dan keutuhan NKRI.***

Oleh Eri Syahrial, S.Pd, M.Pd.I
Dosen STIT Internasional Muhammadiyah Batam, Mahasiswa Program Doktoral UIN Suska Riau

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News