Ajaib, Dalam RUU Sisdiknas Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Dihapus

PGRI dan RUU Sisdiknas 2022
PGRI dan RUU Sisdiknas 2022

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mengatakan proses penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional ( RUU Sisdiknas ) sangat ajaib. Hal ini disampaikannya merespons penghapusan pasal terkait tunjangan profesi guru (TPG) dan dosen dalam RUU Sisdiknas yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022.

“Bagi kami, RUU Sisdiknas prosesnya ajaib. Maunya cepat dan buru-buru untuk dikritisi oleh pemangku kepentingan. Kami sebenarnya sebagaimana komponen lain sangat berharap RUU Sisdiknas ini dibahas dengan melibatkan berbagai komponen para ahli, untuk lihat RUU ini sebagai Omnibus Law dari tiga UU yang sebenarnya ada 23 UU yang bersinggungan untuk mendengar suara publik,” kata Unifah saat memberikan keterangan pers secara daring tentang “Penghapusan TPG dalam RUU Sisdiknas”, Minggu (28/8/2022).

Unifah menuturkan, PGRI dalam berbagai kesempatan telah menyarankan sebaiknya RUU Sisdiknas ditunda. Dalam hal ini, jangan dipaksakan menjadi Prolegnas 2022. Mengingat dari subtansi naskah RUU-nya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

“Kami menyampaikan dalam berbagai kesempatan, agar tolong didengar suara publik itu. Sebenarnya, saya sebagai seorang ibu, hati kecil saya sudah khawatir. Jangan-jangan bagian tunjangan profesi guru akan ditiadakan. Tapi tidak berani mengatakan di draft awal. Jangan-jangan itu dilakukan di injury time, saat seolah memberikan php (penuh harapan palsu) bagi guru. Itu saya enggak pernah kemukakan kepada siapa pun kekhawatiran itu ada, ternyata betul,” ucapnya.

Unifah menuturkan ketika mengetahui penghapusan pasal tentang tunjangan profesi guru dan dosen dari RUU Sisdiknas. PGRI langsung mencermati RUU Sisdiknas yang berdasarkan keterangan pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah masuk Prolegnas 2022.

Unifah mempertanyakan niat Kemendikbudristek yang memaksakan diri melawan logika publik. Apalagi menghapus tunjangan profesi guru. “Kami semalaman resah enggak bisa tidur, kami rapatkan barisan menyatakan bahwa draf RUU Sisdiknas per tanggal 22 Agustus yang kita terima ini sungguh-sungguh mengingkari logika publik. Menafikan profesi guru dan dosen,” ucap Unifah.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menilai pemerintah tidak menghargai bahwa guru dan dosen adalah profesi yang mulia. Untuk itu, PGRI menolak tegas penghapusan pasal tentang tunjangan profesi guru, tunjangan guru daerah terpencil, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan bagi dosen.

“Ini sama saja, matinya profesi guru dan dosen. Pada setiap kesempatan melihat rendahnya mutu pendidikan selalu dikaitkan dengan mutu guru dan dosen, terutama mutu guru. Padahal kita tahu para guru itu bersedia mendidik dengan kesejahteraan amat rendah,” ungkap Unifah.

Unifah menegaskan para guru bertahan dengan profesinya karena prinsip mencintai dan mengabdi Tanah Air. Untuk itu, ketika terjadi penghapusan tunjangan profesi guru dan dosen, maka PB PGRI bersama PGRI di seluruh tingkatan anggota, mewakili suara hati dan perasaan guru meminta agar Kemendikbudristek mengembalikan pasal tersebut.

“Kami meminta dengan sangat hormat, Kemendikbudristek, para birokrat yang didik oleh guru yang saya tahu tunjangan kinerjanya bukan main besarnya, pergi ke mana-mana disediakan dana APBN sebagai pejabat, sementara guru yang sering bertemu dengan anak-anak agar pendidikan itu tetap berjalan, mereka dipersoalkan tunjangan profesinya besar ,” ucapnya.

Menurut Unifah, wajar guru mendapat tunjangan profesi karena merupakan bentuk penghargaan dan keadilan yang selama ini diperjuangkan. Untuk itu, Unifah mengatakan penghapusan TPG dan dosen dalam RUU Sisdiknas yang didaftarkan ke Prolegnas 2022 menyakitkan hati guru.

“Kami menuntut dikembalikan pasal itu dan kami tidak antiperubahan, tetapi hanya ingin menunda untuk mengajak bersama-sama mendiskusikan dan jangan berbuat curang dengan diam-diam menghilangkan pasal tunjangan profesi guru dan dosen. Rasa keadilan ini tidak bisa dibungkam,” ujar Unifah.

“Kami mohon dengan sangat hormat, para petinggi Kemendikudristek gunakan hati nurani. Kami mohon dengan hormat parlemen bantu untuk menjadi penyalur aspriasi para guru di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (*/beritasatu)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24
PKP PROMO ENTENG