Rumah Restorative Justice, Firdaus: Solusi Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Legislative Drafting

Rumah Restorative Justice
Setelah di resmikan 6 bulan lalu di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kejaksaan Negeri Karimun bersama pemerintah Kabupaten Karimun kembali meresmikan Rumah Restorative Justice, solusi penyelesaian permasalahan hukum, di kantor Kelurahan Kapling, Tanjungbalai Karimun Kepulauan Riau.(Foto : Aman)


WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Setelah di resmikan 6 bulan lalu di Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kejaksaan Negeri Karimun bersama pemerintah Kabupaten Karimun kembali meresmikan Rumah Restorative Justice, solusi penyelesaian permasalahan hukum.

Peresmian Rumah Restorative Justice ‘Baharuddin Lopa’ kali ini di gelar di kantor Kelurahan Kapling, Tanjungbalai Karimun Kepulauan Riau.

Hal ini tentunya berdasarkan pelaksanaan Peraturan Kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pembentukan Rumah Sosialisasi.

Honda Capella

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyebut, kedepannya akan di resmikan juga 14 Rumah Restorative Justice yang tersebar di seluruh Kabupaten Karimun.

“Yang perlu dipahami oleh masyarakat, tujuan dari diresmikannya Rumah Restorative Justice ini guna memberikan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat, yang tidak paham mengenai hukum tindak pidana ringan,” terang Aunur Rafiq, Selasa (4/10/2022).

Sehingga kata Bupati masyakarat yang tidak paham (mengetahui) dengan peraturan yang ada, dan adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal ini pada Kementerian Hukum.

“Melalui Kejaksaan, suatu program pola yang tentunya sangat membantu bagi masyarakat yang awam,” paparnya.

Harapannya kata Bupati dengan adanya Rumah Restorative Justice, kasus-kasus tindak pidana ringan semakin menurun.

“Peran serta sekaligus kepedulian dari RT, RW, dan tokoh masyarakat sangat penting ikut andil dalam permasalahan hukum ini,” pungkasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Firdaus mengatakan program Restorative Justice ini sebagai optimalisasi program prioritas Jaksa Agung RI, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme perdamaian antar pihak.

“Dalam pelaksanaan Restorative Justice, sehingga penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan tanpa harus dilanjutkan ke Pengadilan,” terang pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Aceh Barat, Meulaboh ini.

Tentunya kata Firdaus dengan adanya Rumah Restorative Justice ini, akan memberi manfaat besar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan generasi yang akan mendatang.

“Permasalahan dapat diselesaikan sekaligus dimusyawarahkan tanpa melalui peradilan di meja hijau, namun tanpa menghilangkan aspek hukum itu sendiri,” ujar Firdaus.

Untuk itu masih kata Firdaus, pihaknya optimis dan mendukung penuh upaya pemerintah daerah Kabupaten Karimun beserta jajarannya dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat.

“Terdapat beberapa perkara ringan yang ada batasan-batasan tentang ketentuannya, dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pasal 362, ancaman hukumannya dibawah 5 tahun,” beber Firdaus.

Masih kata Kajari, pihaknya kedepannya juga akan menyelenggarakan penyuluhan Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang dapat mendampingi pemerintah, dalam hal ini disetiap Kecamatan.

“Dalam proses legislative drafting atau pembentukan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News