Temuan Awal Hasil Verifikasi ABI, Dampak Lingkungan Aktifitas PT Saipem

Tim Advokasi dan Rehalibitasi Akar Bhumi Indonesia (ABI), menemukan tiga permasalahan yang ditimbulkan dari aktifitas PT. Saipem Indonesia Karimun Branch.(Foto : Aman)


WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Dalam pendampingan advokasi, tim Akar Bhumi Indonesia (ABI) melakukan kunjungan dan observasi langsung di lapangan.

Berdiskusi dan menjalin silaturahmi bersama warga terdampak langsung. Ada beberapa hal yang sangat krusial (penting) untuk dilakukan oleh warga, khususnya ring satu beserta pihak PT. Saipem Indonesia Karimun Branch, dalam menindaklanjuti pemasalahan yang ada.

Pada hari pertama verifikasi di lapangan, tim Akar Bhumi Indonesia (ABI) terus bekerja hingga larut malam untuk menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan dampak lingkungan dari aktifitas PT Saipem Indonesia Karimun Branch.

Tidak hanya itu saja, tim ABI terus berdiskusi dengan Forum Peduli Kesejahteraan Lingkungan (FPKL) Kampung Ambat Jaya, Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, beserta masyarakat setempat yang terdampak, khususnya warga ring satu yang hanya berjarak beberapa meter dari perusahaan raksasa asal Italia tersebut.

Pendampingan pada yayasan FPKL tersebut dilaksanakan selama kurun waktu dua hari, terhitung sejak tanggal 17 hingga 18 November 2022.

Menyikapi hal tersebut, tim Advokasi dan Rehalibitasi Akar Bhumi Indonesia (ABI) Ir. Sumiati Wasugai, M.si menyebut bahwa, temuan hasil verifikasi dari peninjauan lapangan terhadap aktifitas PT. Saipem Indonesia Karimun Branch, menemukan tiga permasalahan.

“Reklamasi dan penimbunan mangrove. Kami menemukan dugaan reklamasi yang dilakukan dengan cara tidak
prosedural dan berdampak negatif yang sangat merugikan masyarakat, baik
secara sosial, ekonomi dan ekologi, terlihat dengan kasat mata,” terang Sumiati Wasugai, Jum’at (25/11/2022).

Sedangkan dampak yang timbul dari pelbagai aktifitas, kata Sumiati dapat dilihat langsung di lapangan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.

“Dari kegiatan reklamasi dan penimbunan mangrove telah mengakibatkan terjadinya perluasan daratan dan pemadatan timbunan, berkurangnya luasan tutupan ekosistem mangrove di sekitar area reklamasi,” beber Sumiati.

Karena menurutnya, terdapat
lapisan endapan atau sedimen lumpur erosi yang cukup sifnifikan yang
mengarah ke mangrove. Terjadinya pemusnahan tanaman mangrove, padahal tanaman ini cukup potensial dan memiliki formasi mangrove yang lengkap.

“Kami menemukan vegetasi mangrove yang cukup variatif, yakni diantaranya
Rhizophora (Mucronata, Stylossa, Apiculata) atau Bakau, Sonneratia atau
Perpat, Avicenia atau Api-Api, Bruguierra atau Tumu, Nipah, Pandan Laut, Nyamplung, Waru Laut dan lain sebagainya,” papar Sumiati.

Ia menyebut, reklamasi menghancurkan area fishing ground masyarakat sehingga hasil tangkapan nelayan pun berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Pendangkalan dan keruhnya pesisir bukanlah habitat yang disukai udang yang notabene merupakan primadona hasil tangkapan para nelayan, karena harganya yang tinggi. Hilangnya udang berarti raibnya pendapatan terbesar nelayan.

“Terjadi pendangkalan alur sungai dari sedimentasi penimbunan lahan, sehingga mengganggu mobilisasi para nelayan yang beraktifitas,” pungkasnya.

Sumiati menambahkan, tidak hanya permasalahan reklamasi dan penimbunan mangrove saja, akan tetapi termasuk aktifitas sandblasting PT Saipem Indonesia Karimun Branch.

Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia
atau biologi di atmosfer atau udara dalam jumlah (ambang batas), yang dapat membahayakan kesehatan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.

“Sangat menggangu estetika dan kenyamanan, termasuk merusak property. Selain karena faktor alam (letusan gunung berapi, kebakaran hutan), pencemaran udara juga bisa
disebabkan karena kegiatan manusia,” sebut Sumiati.

Adapun pencemaran udara yang
terjadi di Kampung Ambat Jaya, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun ini diduga disebabkan oleh aktivitas sandblasting PT Saipem yang berdekatan dengan perkampungan penduduk yang cukup padat.

“Aktifitas kegiatan sandblasting telah menimbulkan pencemaran udara dan polusi suara, kondisi ini sangat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang tinggal dalam radius 30 meter,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, ia menambahkan kegiatan sandblasting menimbulkan dampak kebisingan. Dengan kasat mata debu dapat terlihat pada saat terik matahari yang membuat perih pada mata dan juga kebisingan telinga.

“Akar Bhumi Indonesia telah menemukan beberapa rumah yang lokasinya sangat
dekat dengan area kegiatan abrasive sandblasting, dengan jarak 30 meter,” ucap Sumiati.

Masih kata Sumiati, terdapat beberapa rumah yang baru dibangun, walaupun kebanyakan bangunan lawas yang ada sebelum kawasan industri berdiri.

Tentu saja ini bukan tempat yang aman dan sehat untuk bertempat tinggal bagi warga setempat. Untuk lebih akurat maka perlu pengukuran Indeks Standart Pencemaran Udara (ISPU) pada radius kerja PT Saipem.

“Adapun Pemerintah telah mengatur dalam Permen LHK Nomor.P.14/MENLHK/SETJEM/KUM.1/7/2020, tentang ISPU,” terang Sumiati.

Selanjutnya kata Sumiati, permasalahan dumping area, yang dikutip dari dialog bersama warga ring satu, disimpulkan bahwa kegiatan dumping area ini menimbulkan dampak tertimbunnya karang dan matinya biota laut pesisir sungai Ambat.

Tentunya hal ini disebabkan oleh
masifnya tekanan di dumping area hingga menyebabkan bergesernya lapisan tanah bawah yang strukturnya berlumpur.

“Sehingga sedimen lumpur tersebut dapat terbawa oleh ombak dan mencemari pesisir, pada akhirnya merusak area tangkapan nelayan,” tandasnya.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News