Gerry Yasid Siap Bersaing Rebut Suara DPD RI Dapil Kepri

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri), Gerry Yasid melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna bersama Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan rombongan, Selasa (10/1/2023).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri), Gerry Yasid melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna bersama Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan rombongan, Selasa (10/1/2023).

HARRIS BARELANG

KEPRI– Membuka awal tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri menyebut daftar nama calon siap ikut berlaga meraih suara rakyat pada kontestan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI, Daerah Pemilihan Provinsi Kepri pada Pemilihan Umum 2024.

Anggota KPU Kepri Arison, mengemukakan bahwa KPU Kepri telah memberi akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada 19 bakal calon DPD RI. Akses Silon tersebut diberikan sesuai dengan permintaan bakal calon DPD RI Daerah Pemilihan Kepri pada Pemilu 2024.

“Akses Silon yang diberikan itu sebagai alat bantu bakal calon untuk mengunggah syarat minimal dukungan pemilih dalam bentuk daftar nama pendukung (Formulir F-1 dan lampiran Formulir F-1) dan fotokopi KTP pendukung minimal 2.000 pemilih,” kata Arison berapa waktu lalu di Tanjung pinang.

Setidaknya, dalam catatan media wartakepri, ada dua pejabat pendatang baru patut diperhitungkan, mereka adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Gerry Yasid dan pejabat Pemerintah Provinsi Kepri Raja Imran Hanafi.

“Ya benar, para bakal calon telah menyerahkan syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD RI, yakni sebanyak 2.000 pemilih atau KTP. syarat sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2022,” kata Arison.

Dari data yang diterima KPU, Kajati Kepri Gerry Yasid menyerahkan dukungan sebanyak 3.796 pemilih yang tersebar pada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri, sedangkan Raja Imran Hanafi menyertakan dukungan sebanyak 2.204 pemilih yang juga tersebar pada tujuh kabupaten/kota.

Arison menegaskan bahwa keduanya diperbolehkan mengikuti bursa pencalonan anggota DPD RI meski masih berstatus aparatur sipil negara (ASN) aktif.

“Kalau keduanya lolos verifikasi administrasi dan faktual, baru wajib mengundurkan diri atau minimal menunjukkan surat pengunduran diri dari jabatannya pada saat mendaftar calon anggota DPD RI pada awal Mei 2023,” jelasnya.

Arison juga menjelaskan sejak dibuka tanggal 16 Desember dan berakhir 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB, secara keseluruhan ada 21 orang bakal calon anggota DPD RI Dapil Kepri yang mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPD RI.

Dari jumlah itu, sebanyak 17 orang bakal calon anggota DPD RI yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal 2.000 pemilih, sementara empat orang lainnya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022.

Tahapan selanjutnya, KPU Provinsi Kepri akan melakukan verifikasi administrasi syarat dukungan KTP kepada bakal calon DPD, meliputi pengecekan kegandaan, baik berupa ganda internal maupun ganda antarbakal calon (ganda eksternal), kecukupan syarat minimal usia, dan status pekerjaan maupun NIK yang tercatat sebagai warga/pemilih di Kepri.

Verifikasi administrasi berlangsung pada tanggal 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023,” ujarnya. Pada Pemilu 2024, Provinsi Kepri mendapat jatah sebanyak empat kursi di DPD RI, seperti halnya kuota pemilu sebelumnya.

Profil Gerry Yasid

Gerry merupakan Putra Asli Kepri yakni lahir di Kampung Mentigi, Tanjunguban, Bintan. Menghabiskan masa kecil di Pulau Sambu dan menempuh pendidikan SMP di Belakangpadang Batam. Gerry menamatkan pendidikan menengah di SMA 1 Tanjung Pinang.

Pada 1 April 2023, Gerry akan menyudahi pengabdiannya di Korps Adhyaksa. Karier Gerry di Kejaksaan sudah terbentang luas. Di Sulawesi Selatan, Gerry pernah menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus pada 2012-2014.

Selanjutnya, Gerry kembali bertugas sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel. Dua tahun bertugas sebagai Wakajati Sulsel, Gerry akhirnya diamanhkan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dari Sulteng, Gerry kemudian ditarik masuk ke Kejaksaan Agung dan menempati jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Umum dan Oharda. Di tempat inilah, Gerry menggagas sebuah program yang bernama restorative justice (RJ).

Program ini kemudian secara serentak dijalankan oleh seluruh Kejaksaan Tinggi dan Negeri dalam menyelesaikan permasalahan hukum di luar peradilan.

Restorative justice adalah sebuah proses hukum yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu pelanggaran demi kepentingan masa depan.

Atas kinerja yang baik sebagai Direktur Tindak Pidana Umum dan Oharda, Gerry kemudian dipromosikan menjabat sebagai Kajati di Kepulauan Riau. Selama berkarier di Kejaksaan, Gerry belum pernah bertugas di kampung halamannya itu.

Gerry yang dikonfirmasi membenarkan rencana untuk menatap kursi DPD RI pada 2024. Sebagai persiapan, pihaknya akan mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bekal dukungan dalam persiapan pencalonan.

“Mohon doanya ya, Rencana pengumpulan KTP dimulai 6 Desember,” ujar Gerry.

Gerry mengatakan niatnya untuk maju ke DPD RI merupakan dorongan dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Menurut dia, dukungan itu sangat berarti dan menjadi modal dalam perjalanan pencalonan dirinya.

“Kami mendapat dorongan dan dukungan dari masyarakat Kepri untuk mengabdi di DPR RI nantinya,” imbuh Gerry.

(Rk)

FANINDO

Honda Capella