Sebelum Disegel Satpol PP, Developer PT. Putra Karya Bintan Kerap Dikomplain RT/RW



Bintan – Ambil tindakan tegas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan menyegel lokasi lahan pembangunan Developer perumahan milik PT. Putra Karya Bintan, yang berlokasi diwilayah Kampung Baru, Kelurahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara. Rabu, (15/2/2023)

Diketahui sebelumnya permasalahan Developer perumahan PT. Putra Karya Bintan dengan warga sudah pernah terjadi, saat itu warga komplain dan mengadu ke Intansi Pemerintahan yang terkait, agar pekerjaan yang sedang dilakukan Developer dapat dihentikan dahulu sebelum permasalahan aduan warga ditanggapi.

Permasalahan aduan warga langsung diproses oleh pihak yang berwenang, dan langsung turun kelapangan guna memastikan kebenaran aduan warga, saaat itu beberapa Intansi pemerintahan yang langsung turun yakni, DLH, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan didampingi dari Kelurahan dan Kecamatan.

Honda Capella

Dari hasil pantauan dilapangan, Intansi Pemerintahan yang turun kelapangan langsung menegur dan memberi sangsi agar pihak Developer menghentikan proses pekerjaan yang sedang dilakukan sebelum menyelesaikan aturan dan kesepakatan dengan warga.

Kesepakatan antara pihak Developer terjadi, namun sampai dengan saat penyegelan dilakukan, dari informsi yang diberikan warga kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan.

Saat penyegelan lahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Bintan, Sumadi mengatakan bahwa penyegelan lokasi lahan milik PT. Putra Karya Bintan karena tidak memiliki izin.

Sumadi menjekaskan, pihak pengembang hanya memiliki upaya pengelolaan lingkungan (UKL UPL), sementara untuk pembangunan harus memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG).

“Mereka tidak dapat menunjukkan izin saat diminta, “katanya.

“Pekerjaan yang sedang dilakukan telah berdampak ke perumahan warga, dampaknya banjir bercampur lumpur serta abrasi tanah, “jelasnya.

Menurut pengakuan Sumardi, pihaknya telah menegur dan memberi surat peringatan pertama dan kedua, namun peringatan yang diberikan tidak ditanggapi, sehingga langkah penyegelan lokasi lahan pun terjadi.

Ditempat yang terpisah, Pengembang perumahan PT. Putra Karya Bintan, Ahok saat dikonfirmasi melalui seluler mengatakan, pihaknya sudah menjalankan kesepakatan yang diminta warga, namun ia menegaskan bahwasannya pihak pengelola tidak dapat mengikuti seluruh tuntutan warga, dan ia mengatakan permasalahan ini akan dimediasi kembali, dan bila mediasi gagal, Ahok akan menempuh jalur hukun

“Segera nanti dimediasi ulang, jika tidak jumpa kesepakatan saya akan tempuh jalur Hukum, “tegasnya.

Pengirim: Agus Ginting

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News