Sidang Paripurna, Wabup Karimun Sampaikan LKPJ 2022, Pansus Segera Dibentuk Sampaikan Rekomendasi

HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022.

LKPJ capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Karimun dipusatkan pada ruang rapat Paripurna Balai Rong Sri DPRD Karimun, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karimun, HM Yusuf Sirat.

Hal ini tentunya sejalan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda Pasal 71 ayat 2.

Selain itu juga tercantum pada Pasal 71 ayat 3, dimana LKPJ dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah. Bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),” terang Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, Jum’at (31/3/2023).

Sehingga menurutnya, mampu menekankan aspek pengawasan dan pengendalian, guna melihat sekaligus mengevaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah.

“Khususnya pelaksanaan urusan wajib, pelayanan dasar wajib, non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan juga penunjang urusan pemerintahan,” paparnya.

Selain pembahasan terkait anggaran, pada kesempatan tersebut, Anwar juga menyinggung soal Pemkab Kabupaten Karimun juga telah melaksanakan capaian (fokus) dan prioritas pembangunan di pelbagai bidang.

“Diantaranya seperti pendidikan, sosial dan budaya, perekonomian, kesehatan, infrastruktur, termasuk dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan serta ketertiban dan keamanan,” beber Anwar.

Selanjutnya, masih kata Anwar, untuk pendapatan APBD tahun 2022, ditargetkan mencapai Rp 1.315.659.859.086.

“Kemudian dapat direalisasikan Rp 1.305.324.915.718 atau sekitar 99,21 persen, hal tersebut sesuai dengan realisasinya pertama dari PAD,” ungkapnya.

Untuk belanja daerah yang dialokasikan, masih kata Anwar yakni sebesar Rp 1.451.861.704.431.

“Selanjutnya dapat direalisasikan mencapai Rp 1.370.777.400.637, artinya terealisasi sekitar 94,42 persen,” paparnya.

Anwar menambahkan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) realisasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karimun tahun angggaran 2022, setelah dilakukan audid, nantinya akan dilaporkan.

Sidang Paripurna, Wabup Karimun menyampaikan LKPJ 2022, Pansus segera dibentuk sampaikan rekomendasi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.(Foto: Istimewa)

“Seluruh data realisasi anggaran tersebut merupakan angka ‘Unaudited’ yang saat ini masih dalam proes audid oleh BPK RI. Nanti setelah dilakukan audid juga akan kami laporkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karimun Yusuf Sirat menjelaskan bahwa, agenda penyampaian LKPJ Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun, telah selesai dilaksanakan.

“Sehingga nantinya akan dibentuk pansus LKPJ Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun tahun 2022,” jelas Yusuf.

Penyerahan ini dilaksanakan kata Yusuf, guna memenuhi amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3).

“Yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” pungkasnya.(Aman/rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News