Mahfud MD Ungkap Dugaan TPPU Impor Emas Batangan di Bea Cukai Capai Rp189 Triliun

Mahfud MD dan Ungkap Emas Batangan 189 Triliun
Mahfud MD dan Ungkap Emas Batangan 189 Triliun
HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Buah informasi yang paling menarik dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Dalam rapat itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap dugaan TPPU Impor Emas Batangan di Bea Cukai Capai Rp189 Triliun.

Mahfud MD menjelaskan, TPPU tersebut terkait impor emas batangan ke Indonesia. Dalam surat cukainya, kata Mahfud, impor disebut masih berupa emas mentah, namun nyatanya berupa emas batangan.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

“Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki, ‘Mana kamu kan emasnya sudah jadi kok bilang emas mentah?” kata Mahfud MD.

Setelah diselidiki, kata Mahfud, Direktorat Bea Cukai berdalih, bahwa emas mentah tersebut telah dicetak di Surabaya. Namun berdasarkan penelusuran, pabrik tersebut tidak ada.

“Gimana kamu kan emasnya emas udah jadi kok bilang emas mentah lah. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya, dicari ke Surabaya ndak ada pabriknya,” katanya.

BACA JUGA Mahfud MD Ungkap Ada Transaksi Janggal Rp 300 Triliun di Pajak-Bea Cukai

Laporan Janggal Diberikan PPATK

Selanjutnya, Mahfud mengatakan, laporan dana janggal tersebut langsung diberikan PPATK melalui Dirjen Bea Cukai, dan Irjen Kemenkeu dan dua orang lain.

“Dan itu menyangkut uang miliaran saudara, ndak diperiksa. laporan itu diberikan tahun 2017 oleh PPATK. Bukan 2020. 2017 diberikan tidak pakai surat, tapi diserahkan oleh ketua PPATK langsung kepada Kemenkeu yang diwakili oleh dirjen bea cukai, irjen kemenkeu, dan dua orang lainnya, ini serahkan,” katanya.

Namun hingga 2020, laporan tak pernah ditindaklanjuti oleh Kemenkeu, dan dugaan TPPU baru diketahui Sri Mulyani saat bertemu PPATK pada 14 Maret 2022.

“Dua tahun ndak muncul. Tahun 2020 dikirim lagi, ndak sampai juga ke bu Sri Mulyani sehingga bertanya ketika kami kasih itu, dan yang dijelaskan yang salah, di mana salahnya?” ucapnya.

Kasus Januari 2015

Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu, Suahasil Nazara buka suara terkait adanya dugaan terkait modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari impor emas batangan yang melibatkan pejabat Bea Cukai senilai Rp189 triliun.

Dugaan TPPU itu diungkap sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Suahasil menjelaskan, pada bulan Januari 2015 lalu, pegawai di Bea Cukai hendak mencegah ekspor emas mentah ingot. Laporan eksportir barang yang hendak dikirim adalah emas perhiasan, namum ternyata isinya bukan perhiasan, melainkan ingot.

Itu di stop oleh Bea cukai, maka didalami dan dilihat bahwa ini ada potensi tindak pidana kepabeanan, maka ditindaklanjuti dengan penelitian, penyelidikan, hingga ke pengadilan untuk tindak pidana kepabeanan.

Sehingga pada tahun 2016 ekspor tersebut dihentikan dan mulai diusut hingga masuk dalam pengadilan selama 2017,2018, dan 2019. Hasilnya saat di pengadilan negeri, Bea Cukai kalah gugatan. Selanjutnya hasil tersebut dinaikan ke Kasasi bea cukai menang.(*/sindonews/tv)

Editor : Dedy Suwadha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24
PKP PROMO ENTENG