Ngadu ke DPRD Batam, Warga Kampung Terih Beberkan Perusahaan Lakukan Extra Ordinary Crime



WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Puluhan warga Kampung Kampung Terih, Kelembak, Sambau, Nongsa, yang terhimpun dalam Rumpun Nelayan Bersatu Kota Batam, berbondong-bondong mendatangi Kantor DPRD Kota Batam.

Antusiasme masyarakat pesisir utara pulau Batam tersebut untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Terik panas pun tak menyurutkan semangat warga untuk mencari keadilan akibat kehidupannya terusik.

Turut hadir pada RDPU tersebut, Ormas Elang Laut yang dari awal telah membantu masyarakat menghentikan aktivitas penimbunan di Sei Ulu Panglong, Batu Besar Nongsa.

“Kegiatan penghentian secara paksa telah dilakukan oleh masyarakat terhadap aktivitas penutupan alur sungai oleh PT. Raja Sakti Cemerlang,” terang pendiri Ormas Lang Laut, Suherman.

Pihaknya menyesalkan perusahaan pelaku penimbunan yang terkesan mempermainkan masyarakat dan tetap saja masih menjalankan kegiatannya.

“Sejak dari awal sudah diperingatkan, akan tetapi masih saja tetap membandel,” cetusnya.

Harmidi Umar Husein selaku pimpinan sidang menampung keluhan masyarakat terkait aduan ini. Karena menurutnya dampaknya terhadap para nelayan sangat besar.

“Dampak penimbunan tersebut telah mencemari lingkungan pesisir hingga biota laut seperti udang, kepiting dan ikan sulit didapat oleh para nelayan,” kesalnya.

Sehingga kata Harmidi, masyarakat sangat resah. Pihaknya juga ingin mendengarkan langsung keluh kesah nelayan dan meminta pihak perusahaan harus menjawab dan bertanggungjawab penuh terhadap dampak yang ditimbulkan.

“Perusahaan tidak memikirkan masyarakat, karena sehari-hari masyarakat menggantungkan hidup di laut,” ujarnya.

BACA JUGA NGO Akar Bhumi Indonesia Laporkan PT Saipem Ke LHK RI, Soni: Extraordinary Crime

Saat pimpinan rapat mempertanyakan mengapa PT Putra Jaya Makmur selaku pemilik PL justru tidak hadir, panitia pelaksana RDPU menjelaskan bahwa kantor yang tertera dalam alamat perusahaan tersebut tidak bisa ditemukan.

“Akar Bhumi Indonesia juga tidak mengetahui apakah perwakilan perusahaan itu membawa surat kuasa direksi,” katanya.

NGO Akar Bhumi Indonesia hadir guna mendampingi masyarakat mengingat kasus tersebut sudah dilaporkan ke DLH Kota Batam dan Gakkum KLHK.

Surat aduan bernomor 627/ABI-DLH BATAM/REKLAMASI-V/2023 tertanggal 8 Mei 2023, perihal aduan dugaan reklamasi ilegal di Sei Ulu Panglong, Nongsa Batam.

Serta surat aduan dengan nomor 627/ABI-DLH BATAM/REKLAMASI-V/2023, tertanggal 8 Mei 2023 perihal aduan dugaan reklamasi illegal di Sei Ulu Panglong, Nongsa Batam.

Founder NGO Akar Bhumi Indonesia (ABI), Hendrik Hermawan menyebut, pada awal Juni, DLH Kota Batam dikonfirmasi ABI via pesan elektronik menyampaikan bahwa, telah melakukan verifikasi lapangan atas aduan tesebut dan sedang dalam proses mengumpulkan bahan dan data.

“Pihak DLH Kota Batam juga telah menghubungi beberapa masyarakat dari Rumpun Nelayan Bersatu Nongsa,” terang Hendrik, Rabu (21/6/2023), saat mendampingi masyarakat Kampung Kampung Terih, Kelembak, Sambau atas kasus reklamasi di Nongsa.

RDPU kata Hendrik, tanpa menghadirkan perusahaan pemilik PL (Peta Lokasi) bisa dianggap cacat.

“Ditambah dengan tidak adanya perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam,” sebut Hendrik.

Masih kata Hendrik, pihak pelaksana pekerjaan pematangan lahan pun hanya diwakili oleh petugas lapangan saja, dimana kapasitas dan pengetahuannya tidak memadai untuk kasus yang membelit perusahaan.

“Sangat disayangkan, reklamasi yang begitu besar dampak kerugian dan belum lagi regulasi yang dilanggar,” ujarnya.

Di Batam sendiri, kata Hendrik harga sebuah sungai atau alur mangrove
kadang dinilai hanya puluhan juta rupiah saja, padahal banyak nelayan menggantungkan nasibnya pada alur-alur rawa yang menjadi ekosistem biota
laut.

“Seolah-olah pemerintah membiarkan masyarakat melakukan ‘negosiasi gelap’ yang sangat merugikan lingkungan dan masa depan,” katanya.

Hendrik menambahkan, sering kali perusahaan melakukan cara-cara licik dengan menggunakan ‘backing oknum’ dan adu domba antar kelompok demi memuluskan usaha yang dilakukan dengan ilegal.

“Seperti prinsip ekonomi jadul, bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Akar Bhumi Indonesia Soni Riyanto menyesalkan instansi terkait tidak ada ketegasan. Karena menurutnya hal ini jelas-jelas lokasi existingnya adalah mangrove.

“Aparatur Kota Batam mestinya sudah memasang yellow line agar perusahaan tidak beraktivitas, hingga segala perizinan terpenuhi,” ungkapnya.

Hal ini kata Soni tertuang pada Perda nomor 4 tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mestinya bisa lebih melindungi lingkungan dan masyarakat.

“Batam sebagai pulau kecil (dibawah 2.000 km2), juga dilindungi UU No.27 tahun 2007 junto UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” paparnya.

Karena kata Soni, informasi dari masyarakat, sehari setelah RDPU perusahaan tak juga mengindahkan hasil keputusan RDPU untuk menghentikan semua aktivitas.

“Seolah-olah seperti anjing menggonggong kafilah berlalu, keputusan Komisi I DPRD Kota Batam pun tak digubrisnya, dikhawatirkan akan terjadi anarkis di lapangan,” sebut Soni.

Salah seorang warga Kampung Terih, Sulaimain (46) tahun, sekaligus ketua Elang Laut Kecamatan Nongsa mengatakan, warga hanya ingin memperjuangkan hak-haknya.

“Kami hanya memperjuangkan hak kami selaku nelayan. Selama ini lokasi mata pencaharian nelayan sudah tercemar akibat dari penimbunan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya dengan nada kesal.

Kegiatan penghentian telah dilakukan oleh masyarakat terhadap aktivitas penutupan alur sungai oleh PT. Raja Sakti Cemerlang.(Foto: Istimewa)

Sulaiman menyebut, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai dan tidak sebanding dengan hasil tangkapan para nelayan.

“Kami tidak menghalangi pembangunan yang ada di Kota Batam, seharusnya pemberian kompensasi itu harus sesuai dan dapat mensejahterakan masyarakat nelayan,” pintanya.

Sulaiman mengakui jikalau dapat memilih, warga meminta tidak ada aktifitas penimbunan.

“Biarkanlah hutan bakau berdiri secara alami, tidak ada kerusakan. Karena kerugian sangat besar, kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang hilang,” tandasnya.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News