Puluhan Warga Produksi Arang Kelapa Tanjung Pinggir datangi Kantor DPRD Batam

Puluhan Warga Produksi Arang Kelapa Tanjung Pinggir datangi Kantor DPRD Batam
Puluhan Warga Produksi Arang Kelapa Tanjung Pinggir datangi Kantor DPRD Batam


WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Puluhan warga yang memproduksi arang batok kelapa di Tanjung Pinggir Bukit Harimau beramai-ramai mendatangi kantor DPRD Kota Batam pada Selasa (8/8/2023).

Mereka meminta bantuan kepada legislatif karena lahan usaha mereka yang sudah ditempati sejak 15 hingga 18 tahun ini akan ditertibkan oleh tim terpadu.

Salah seorang warga, Padat Sinaga mengaku menggantungkan hidupnya dari arang batok kelapa. Bahkan penghasilannya sempat terdampak di masa pandemi dulu. Dengan adanya pengusuran ataupun penertiban yang dilakukan tim terpadu membuatnya serta puluhan warga lainnya menjadi resah.

“Sejak 2006, kami sudah menggantungkan hidup kami ini. Dengan adanya penertiban ini membuat kami semakin terjepit. Dan kami pun meminta adanya perpanjangan waktu, agar kami bisa ‘bernafas’ dan kembali beraktivitas seperti biasa,” kata dia.

Ia menegaskan akan tunduk dan patuh dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah gaerah terkait lahan mereka. Akan tetapi mereka meminta adanya kelonggaran waktu.

“Kami mohon adanya perlindungan terhadap kami yang sudah menggantungkan hidup di usaha ini. Untuk itu, saya minta mohon diperhatikan dan diberikan perpanjangan waktu sehingga penggusuran jangan dilakukan dalam waktu dekat,” kata dia.

Senada dengan Padat Sinaga, warga lainnya Tobing, menyebut pihaknya merasa ditindas dan tidak dilayani.

“Untuk itu, kami minta adanya perlindungan dari bapak dan ibu semua, kami juga meminta agar kami dibina dan dididik sehingga kami bisa merasakan sebagai warga negara Indonesia dan diayomi,” kata dia.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan di lokasi yang akan ditertibkan diketahui ada 80 hingga 100 orang yang menggantungkan hidupnya dari pembuatan arang batok kelapa.

BACA JUGA PBK BP Batam dan Kepolisian Bersama Padamkan Kebakaran Hutan di Tanjung Pinggir Sekupang

Mereka masuk dalam kategori UMKM yang modalnya diambil dari bank atau Kredit Usaha rakyat (KUR).

Para warga mengaku dan menyadari akan keberadaan usaha mereka tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Namun demikian, usahanya sudah berjalan sejak 15-18 tahun lamanya.

Kini, pemerintah daerah melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan penertiban dan penggusuran tanpa memberikan solusi yang pasti kepada mereka.

“Makanya, tadi saya mempertanyakan kepada pihak pemerintah daerah akan solusi yang diberikan kepada kami yang merupakan juga warga Kota Batam dan memiliki KTP. Tentunya, saya meminta kepada pemerintah daerah untuk membina sekaligus mencari upaya dan solusi yang terbaik bagi masyarakat, karena ini sudah menyangkut pada kehidupan,” jelasnya.

Ia pun meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa memberikan waktu kepada para warga pembuat arang. Sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasa tanpa adanya gangguan.

“Minimal setelah pemilu. Sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Karena sudah menyangkut urusan ekonomi dan perut. Sehingga jangan sampai menganggu proses pemilu nantinya,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah khususnya BP Batam agar bisa diberikan waktu sampai waktu pesta demokrasi selesai. Sehingga semuanya bisa berjalan aman dan lancar.

“Terlebih lagi menjelang momen Agustusan dan kemerdekaan, di mana masyarakat tengah semaraknya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ini malah sedih. Untuk itu, saya meminta kepada BP Batam untuk sama-sama bisa membina masyarakat dan memfasilitasinya dalam berusaha tidak ilegal,” jelasnya. (*)

Editor : Vero Adit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News