Gakkum KLHK Segera Jerat Mafia Arang Bakau, Perusak Lingkungan Pesisir Kepri

arang bakau
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) akan segera menetapkan tersangka arang bakau di Kota Batam.(Foto: Istimewa)


WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) akan segera menetapkan tersangka arang bakau.

Penetapan tersangka oleh Dirjend Gakkum saat sidak gabungan KLHK, KKP, BRGM dan DPR RI pada tanggal 5 hingga 6 Juli 2023 lalu di Batam.

“Segera akan ditetapkan tersangkanya. Nanti akan kami kasih tahu kapan dan dimana untuk dilaksanakan konferensi persnya” terang Rasio Ridho Sani, beberapa waktu lalu.

Honda Capella

Hal ini kata Rido demi menurunkan angka deforestasi dan degradasi pesisir di Kepulauan Riau, khususnya di Batam.

Pihaknya telah berkolaborasi dan menjadi partner kerja bersama NGO Akar Bhumi Indonesia (ABI), untuk tetap mengawal kasus arang bakau tersebut.

“Ribuan karung arang bakau telah disita Gakkum KLH di Kota Batam. Proses terus berlanjut hingga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,” paparnya.

Pihaknya juga telah melakukan penyitaan beberapa bangunan di Dapur 6, Pulau Galang, Batam Kepulauan Riau.

Gakkum KLHK sendiri melakukan penyitaan dengan memasang papan sita bangunan. Hal tersebut sesuai dengan hasil surat keputusan penetapan Pengadilan Negeri Batam, nomor 676/PEN.PID SITA/2023/TPNBTM, Tanggal 21Juni 2023 tentang izin penyitaan.

“Ditemukan 2 unit bangunan telah dipasang papan sita. Bangunan yang berfungsi sebagai tempat penampungan arang tersebut berbeda ukuran dan berjarak tidak lebih dari 100 meter tepat berada di pintu masuk pelabuhan tradisional Dapur 6,” beber Ridho.

Sebuah bangunan gudang kata Rido sekitar 750 meter persegi, dan 1 unit gudang lainnya berukuran 1.000 meter persegi.

“Gudang-gudang tersebut milik Junaidi atau A Hui atas nama PT Anugerah Makmur Persada yang berada di kampung Dapur 6, Kuala Buluh RT 001, RW 003 Kelurahan Sembulang Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau,” ucap Ridho.

Kini masih kata Rido kedua gudang tersebut terpancang papan penyitaan yang dipasang oleh Gakkum KLHK RI.

“Ini merupakan hasil sidak, temuan terbesar dalam hitungan arang bakau dalam satu lokasi gudang. Gudang menempati area lahan hutan yang dapat dikonversikan seluas hampir 6000 meter persegi,” tandasnya.

Sementara itu, Founder NGO Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan mengharapkan agar pemerintah juga memikirkan kehidupan warga masyarakat yang terimbas masalah arang bakau.

“Bukan saja efek dominan secara ekonomi atas ditutupnya arang bakau saja, namun juga penyebab dari banyaknya masyarakat yang beralih profesi sebagai penebang bakau,” kata Hendrik, Kamis (10/8/2023).

Tumpukan bakau arang yang dijadikan barang bukti oleh Gakkum saat sidak gabungan KLHK, KKP, BRGM dan DPR RI pada tanggal 5 hingga 6 Juli 2023 lalu di Batam.(Foto: Istimewa)

Karena kata Hendrik kenyataannya, ada nelayan maupun warga yang terpaksa menjadi penebang pohon bakau, karena wilayah pesisirnya rusak akibat aktifitas reklamasi.

“Belum ada setahun lalu, di daerah Kecamatan Bulang, Gakkum KLHK telah menemukan kejahatan lingkungan berupa penebangan mangrove (bakau), 70 penduduk pulau akhirnya di BAP oleh Gakkum KLHK,” ujar Hendrik.

Mengingat pelakunya warga masyarakat Batam, maka kata Hendrik kasus tersebut diserahkan kepada pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepri selaku yang berwenang di kawasan pesisir dan hutan.

“Tidak mungkin seperti ini terus. Pemerintah pusat telah mengelontorkan dana besar untuk merehabilitasi hutan dan lahan, namun kurang dukungan dari pemerintah daerah. Selain arang bakau, reklamasi masih marak di Kota Batam,” ujarnya dengan nada kesal.(Aman/rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News