Mencari Tahu Kenapa Ada Barelang dan Bagaimana Status Lahan Rempang Galang

Sengketa Lahan Rempang BP Batam ok
Sengketa Lahan Rempang BP Batam
HARRIS BARELANG

BARELANG sering identik dengan nama jembatan. Ya Jembatan Barelang, dan jumlah jembatan Barelang ini ada enam jembatan. Barelang singkatan dari BAtam, REmpang, dan gaLANG.

Jembatan Barelang telah menjadi ikon Kota Batam, bahkan telah populer sebagai landmark-nya Pulau Batam. Apabila Kota Jakarta identik dengan Monas maka orang akan mengidentikan Kota Batam dengan Jembatan Barelang (Barelang Bridge).

Jembatan Barelang merupakan pilot project berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan dari tenaga ahli luar negeri. Dibangun guna memperluas wilayah kerja Otorita Batam, jembatan ini telah menyedot anggaran sebesar Rp400 Miliar selama enam tahun (1992 – 1998) pembangunannya.

Enam buah jembatan ini telah menghubungkan jalur Trans Barelang yang membentang sepanjang 54 kilometer.

Jembatan Barelang terdiri dari enam buah jembatan, yaitu:

1. Jembatan Tengku Fisabilillah (Jembatan I/Jembatan Barelang)
2. Jembatan Nara Singa (Jembatan II)
3. Jembatan Raja Ali Haji (Jembatan III)
4. Jembatan Sultan Zainal Abidin (Jembatan IV)
5. Jembatan Tuanku Tambusai (Jembatan V)
6. Jembatan Raja Kecik (Jembatan VI).

Masyarakat Batam menyebutnya Jembatan Barelang sebagai Jembatan Habibie. Karena dia yang memprakarsai pembangunan jembatan itu untuk menfasilitasi ketiga pulau tersebut yang dirancang untuk dikembangkan menjadi wilayah industri di Provinsi Kepulauan Riau.

Dan, seiring dengan proses pembangunan jembatan ini juga, Pemerintah pusat melalui kementeri Agraria menerbitkan surat keputusan 1993 yang menjelaskan status lahan di pulau-pulau Rempang dan Galang.

Keputusan Menteri Agraria 1993

Keputusan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9-VIII-1993 Tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang Pulau Galang dan Pulau-Pulau Lain di Sekitarnya.

Membaca : Surat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 314/M/BT/IX/92 tanggal 21 September 1992.

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992, dipandang perlu untuk segera melakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pengurusan atau seluruh areal tanah di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau lain di sekitarnya sebagaimana tergambar dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tersebut di atas, dengan menetapkan kesediaan Pemerintah untuk memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam serta mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut;

b. bahwa pembangunan di daerah industri Pulau rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau di sekitarnya seperti tersebut di atas harus dilakukan berdasarkan suatu Rencana Induk itu dapat pula dipergunakan sebagai landasan dalam pengelolaan dan pengurusan areal tanah di daerah tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992;
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 2 tahun 1992;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyatakan kesediaan untuk memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau lain disekitarnya sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau, dengan syaratsyarat dan ketentuan sebagai berikut :

a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima hak.

b. Hak Pengelolaan tersebut akan diberikan untuk jangka waktu selama tanah dimaksud dipergunakan untuk pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan itu, terhitung sejak didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat.

c. Apabila di atas areal tanah yang akan diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat, pembayaran ganti ruginya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak, demikian pula pemindahan penduduk ke tempat pemukiman baru, atas dasar musyawarah.

d. Dalam rangka kesediaan pemberian Hak Pengelolaan tersebut, tanahtanah yang telah bebas atau telah dibebaskan dari hak-hak rakyat harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 8 Tahun 1961 untuk kemudian dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat.

e. Terhadap areal tanah yang akan diberikan dengan Hak Pengelolaan dan telah dilakukan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, sehingga telah dapat diketahui luasnya dengan pasti, akan diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, secara bertahap (parsial), dan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh tanda bukti berupa sertipikat dengan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.

f. Penerima Hak dalam menyerahkan bagian-bagian dari Hak Pengelolaan kepada pihak ke tiga diwajibkan untuk memenuhi/tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977.

g. Pemindahan hak atas tanah yang diberikan dengan Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan dimaksud huruf e kepada pihak lain dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuali dengan izin Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KEDUA : Keputusan ini dapat ditinjau kembali atau dirubah seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau keterangan yang tidak benar.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 1993
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
ttd. IR. SONI HARSONO

Link Pdf : file:///D:/1%20A%20Februari%202021/1%20Mei%202023/1993-Kepmeneg%20ATR_BPN%20nomor%209-VIII-1993%20Tahun%201993.pdf

Tahun 2012, Jual Beli Lahan di Rempang Galang Ilegal

Jauh sebelum ada bentrok warga dengan Pemerintah dan BP Batam yang menempati lahan di Rempang Galang pada September 2023, pada tahun 2012 era Walikota Ahmad Dahlan menyampaikan kalau Jual Beli Lahan di Rempang Galang Ilegal. Berita ini terbit dilaman AntaraKepri tanggal 29 Maret 2012.

Ahmad Dahlan menyatakan, jual-beli lahan di Pulau Rempang dan Pulau Galang ilegal alias tidak diakui, karena pemerintah pusat belum menentukan pemegang kelola dua pulau yang disatukan dengan jembatan ke Pulau Batam itu. “Jual-beli di Rempang-Galang ilegal,” kata Ahmad Dahlan di Batam Maret 2012.

Jika pun ada jual-beli menggunakan kuasa camat, ia mengatakan hal itu tidak berlaku. “Jual beli melalui camat juga batal demi hukum,” kata dia.

Meski begitu, kata dia, ada beberapa bagian dari Rempang-Galang yang sudah dimiliki pengusaha dengan izin pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat mengeluarkan HPL secara parsial. Itu tidak melalui pemkot, langsung pemerintah pusat,” kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah kota tidak dapat mengelola pulau-pulau di selatan Batam itu karena pengelolaannya belum ditetapkan apakah Pemkot Batam atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Batam.

BACA JUGA BP Batam Apresiasi Warga Rempang yang Bermukim Area Kecamatan Galang Mulai Kooperatif

Pendapat Redaksi

Memasuki usia ke 52 Tahun keberadaan Badan Otorita Batam (dulu) yang telah berganti nama menjadi BP Batam sejak era Presiden Jokowi, masalah sengketa lahan di Kota Batam, baik di Pulau Utama Batam dan saat ini diperjuangkan Warga Rempang dan Galang September 2023. Masalah penempatan lahan terjadi dari tahun – tahun sejak tahun 2010.

Sejarah  sebelum tahun 2003, masuk ke Pulau Batam tidak mudah. Adminitrasi ada KTP keluarga penjamin di pelabuhan menjadi syarat awal merantu ke Pulau Batam.

Dan, sejak terbentuknya Provinsi Kepri, aturan itu dihapuskan. Secara perlahan, penduduk Batam kisaran 300 ribu sebelum tahun 2005 sekarang 2023 penduduk Batam dipastikan tembus 1 juta orang. Pertambahan penduduk yang begitu cepat terlihat dari hampir setiap bukit dan arena kosong berdiri rumah rumah liar.

Rumah liar akan hilang setelah proses ganti uang paku diberikan kewarga yang menempati lahan selama beberapa tahun terakhir.

Jika penggusuran dilakukan sekitar area Batuampar, maka penduduk akan bergeser ke wilayah sekitar Bengkong. Lalu, jika ada penggusuran dilakukan sekitar Bengkong atau Batam Centre, anak nampak pemukiman baru di sekitar Kecamatan Nongsa. Dan, begitu seterusnya, proses penggusuran akan terus diberitakan setiap tahun, karena warga yang menempati lahan tidak memiliki bukti kuat atau surat surat.

Bahkan, hingga tahun 2023, lahan lahan pinggir jalan strategi si Kota Batam masih ada warga yang menempati. Warga bertahan sembari menunggu uang ganti untung dan mendapatkan lahan baru dari BP Batam.

Lalu bagaimana dengan kawasan Rempang Galang. Sejak pembangunan Batam terus berkembang, kawasan Rempang Galang sudah menjadi lahan baru pengembangan industri. Lahan Batam sudah sempit, sedangkan minat investasi luar negeri tetap ada.

Pada Tahun 2004, ramai pemberitaan Otorita Batam dan Pemko Batam telah menyetujui alokasi lahan di Rempang rencana menjadi KWTE di Rempang Galang. Bahkan perusahaan dibawah nama Tommy Winata (TW) itu disebut sebut akan membangun kawasan seperti Marina Bay Sands Singapura. Waktu itu sebelum tahun 2000, Batam terkenal dengan dunia hiburan dan kasino yang bebas beroperasi.

Terlepas dari niat investasi TW, pada tahun 2004, orang Batam mengetahui kalau kawasan Pulau Rempang sudah ada warga pesisir tinggal di tepi pantai. Kepadatan penduduk lebih banyak di daerah daerah pesisir. Dan warga Batam datang ke Rempang dan Galang  sengaja mencari Kuliner Sea Food yang cukup murah.

Melewati jalan lintas Barelang era di bawah tahun 2010. Pengendara akan terasa tinggal di kampung. Gunung gunung penuh dengan pohon hutan hijau. Namun, dihampir beberapa kilo meter perjalanan, berdiri papan nama yang menjelaskan sejumlah hektar lahan ini milik PT A dan seberangnya milik PT B dan seterusnya.

Terbesit di pikiran, “Emang PT A dan PT PT itu ada menanam saham bangun jalan lintas Barelang ini. Enak juga, jalan dibangun pemerintah, tiba tiba ada yang mendirikan kepemilikan dengan nama perusahaan,” bertanya dan jadi pr hingga saat ini.

Dalam diskusi sesama media, Kota Batam akan mendarat dana dari China sebesar Rp 180 Triliun ke Kota Batam. Lalu pemerintah daerah dan BP Batam menganggarkan dana hampir 1 Triliun untuk membangun kawasan relokasi baru bagi warga tempatan yang terkena dampak proyek Rempang Eco City.

Tapi perlu diketahui juga, warga terdampak ini ada dua. Ada warga asli tempatan dan ada warga pendatang ke Pulau Rempang.

Warga pendatang yang membuat usaha perternakan, usaha perkebunan dan usaha usaha skala kecil lainnya. Apakah mereka juga akan mendapat lahan pengganti, atau mendapat biaya ganti untung produksi, atau juga mendapat rumah baru juga.

Dipastikan status masyarakat asli tempatan akan mendapat rumah lahan pengganti, lalu bagaimana warga pendatang ke Rempang yang buka usaha dan menggarap lahan.

Semoga pemerintah daerah, atau provinsi serta pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru untuk menjawab pertanyaan warga pendatang yang digusur.

Itulah rangkuman tulisan dari Redaksi WartaKepri terkait viralnya pemberitaan Pulau Rempang dan Batam di laman media sosial per 7 hingga 8 September 2023. Jika ada saran dan kritik silahkan komentar di bawah.(*)

Dirangkum Redaksi WartaKepri

Sumber : BPBatam/Wikipedia.com/PeraturanPedia.com/AntaraKepri.com

Dedy Suwadha
Pemred WartaKepri.co.id

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG