Mahkamah Konstitusi MK Putuskan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman
GALERI 24

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan keputusan terhadap uji materil, terhadap beleid Pemilu soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Juru Bicara MK Fajar Laksono membenarkan, semua gugatan terkait hal itu akan dibacakan pada hari ini.

“Ya, sesuai jadwal sidang,” kata Fajar melalui pesan singkat diterima, Senin (16/10/2023).

Diketahui, terdapat lebih dari satu penggugat dalam hal uji materil payung hukum batas usia calon presiden dan wakil presiden. Fajar menjelaskan, teknis dari masing-masing putusan akan diatur oleh hakim Konstitusi.

“Soal teknis pembacaan bagaimana, kita ikuti aja nanti,” jelas Fajar.

Fajar memastikan, sidang pembacaan putusan akan terbuka dan bisa disaksikan publik baik secara langsung atau pun melalui kanal daring di Youtube Mahkamah Konstitusi.

“Sidang terbuka untuk umum, silakan meliput. Sidang juga live streaming di Youtube pukul 10 pagi,” Fajar menutup.

Sebagai catatan, terdapat 11 nomor perkara yang akan diputus MK hari ini terkait uji materil batas usia capres-cawapres. Sebelas perkara tersebut disampaikan oleh penggugat yang berbeda-beda. Berikut daftarnya:

1. 29/PUU-XXI/2023
2. 51/PUU-XXI/2023
3. 55/PUU-XXI/2023
4. 90/PUU-XXI/2023
5. 91/PUU-XXI/2023
6. 92/PUU-XXI/2023
7. 105/PUU-XXI/2023
8. 109/PUU-XXI/2023
9. 111/PUU-XXI/2023
10. 112/PUU-XXI/2023

BACA JUGA Alasan Mahkamah Konstitusi Tolak Sistem Pemilu Tertutup dan Tweet Denny Indrayana Tidak Terbukti

1.992 Personel Gabungan Diterjunkan

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang putusan judical review atau uji materi UU Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Senin, 16 Oktober 2023. Aparat keamanan pun disiagakan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses pengamanan di Gedung MK pada kegiatan tersebut.

“Personel yang melaksanakan pengamanan sejumlah 1.992 personel gabungan baik Polda Metro Jaya, Polrestro Jakarta Pusat dan TNI serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata dia kepada wartawan, Minggu (15/10/2023).

Trunoyudo mengatakan, kepada seluruh elemen diimbau turut menjaga ketertiban dan keamanan pra, saat dan pasca keputusan tersebut.

Selain mengerahkan personel, Trunoyudo mengatakan, pihaknya juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas. Namun, pemberlakuannya bersifat situasional.

“Sifatnya situasional, namun kembali lagi kepada seluruh masyarakat agar turut serta menjaga kamseltibcar lantas,” ujar dia. (lputan6)

Editor : Dedy Suwadha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News