Naik Rp 70 Miliar, Pengesahan APBD Karimun 2024 Meningkat Rp 1.649 Triliun

Dalam rapat paripurna DPRD Karimun, telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Perda pada Rabu, (29/11/2023).(Foto: Istimewa)


WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Dalam rapat paripurna DPRD Karimun, telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Perda pada Rabu, (29/11/2023).

APBD Karimun tahun 2024 sendiri telah disahkan senilai Rp 1.649 triliun.

Nominal angka tersebut diperkirakan mengalami kenaikan dibanding tahun 2023, yakni Rp 1.579 triliun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengungkapkan, terdapat beberapa penambahan sekitar Rp 70 miliar, lantaran budget dana untuk menunjang beberapa pelaksanaan kegiatan (pembangunan).

“Salah satunya pelaksanaan Pilkada serta mandatory yang harus dipenuhi pada tahun 2024 mendatang,” ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq seusai mengikuti rapat paripurna.

Tidak hanya itu saja, kata Bupati terdapat beberapa pembangunan lainnya, juga termasuk untuk mendukung kegiatan-kegiatan lainnya pada beberapa instansi vertikal.

“Pembangunan yang merata, termasuk instansi-instansi lainnya, yang juga membutuhkan anggaran,” ucap Bupati.

Untuk pelaksanaan kegiatan non fisik sendiri, masih kata Bupati, TPP ASN dan PPPK, pihaknya memastikan tidak akan ada pemangkasan anggaran.

“Sebab, telah disepakati bersama untuk menjalankan anggaran tersebut sesuai dengan perhitungan,” paparnya.

Sehingga kata Bupati belum dapat dilakukan penambahan untuk tunjangan dan lain sebagainya.

“Mudah-mudahan kedepannya, ada penambahan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan,” harap Bupati.

Sehingga ungkap Bupati, pihaknya akan semaksimal mungkin mengupayakannya untuk menambah kesejahteraan masyarakat serta ASN dan PPPK.

“Dengan disahkannya APBD, membawa angin segar kepada para ASN dan Pegawai Kontrak dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” tutur Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Rafiq menegaskan untuk tunjangan penghasilan ASN dan PPPK telah dianggarkan untuk 13 bulan.

“Selang 3 hari setelah pengesahan APBD Murni Karimun tahun 2024 ini, tim anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun akan melanjutkan evaluasi ke Provinsi Kepri,” tandasnya.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News